MAKLUMAT – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi menghadapi periode paling rawan pada Juni hingga Juli 2026. Tekanan ekonomi yang datang bertubi-tubi dinilai bisa memicu eskalasi politik nasional jika tidak segera diantisipasi secara tepat.
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa menilai situasi ekonomi saat ini menjadi alarm serius bagi stabilitas pemerintahan. Pelemahan rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut sebagai sinyal paling nyata bahwa ekonomi nasional sedang berada dalam tekanan berat.
“Periode Juni-Juli cukup krusial di tengah situasi ekonomi Indonesia saat ini,” ujar Ardha dikutip, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, tekanan bukan hanya datang dari dalam negeri. Faktor global ikut memperumit situasi. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama potensi gangguan di Selat Hormuz, bisa memicu lonjakan harga minyak dunia dan membebani APBN.
Kondisi itu, lanjut Ardha, menjadi tantangan serius karena pemerintah juga sedang menghadapi keterbatasan fiskal. Di saat yang sama, sejumlah lembaga pemeringkat internasional diperkirakan kembali merilis laporan outlook investasi Indonesia dalam waktu dekat.
“Jika hasil penilaian kembali negatif, dampaknya bisa langsung terasa pada pasar keuangan nasional, nilai tukar rupiah, hingga kepercayaan investor,” cetusnya.
Ardha juga menyoroti pertumbuhan ekonomi 5,61 persen versi Badan Pusat Statistik (BPS). Ini karena sejumlah ekonom menilai angka tersebut lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, bukan karena daya tahan ekonomi riil masyarakat yang benar-benar kuat.
Ancaman lain, kata Ardha, juga datang dari faktor cuaca. Potensi El Nino pada pertengahan tahun diperkirakan memicu kekeringan dan gangguan pangan di sejumlah daerah. Jika harga pangan melonjak di tengah pelemahan daya beli masyarakat, situasi sosial-politik bisa semakin sensitif.
“ Momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 juga dinilai berpotensi menjadi titik konsolidasi berbagai kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah,” tegasnya.
Situasi yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas politik nasional. Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan naik, dan lapangan kerja belum pulih penuh, tingkat kepuasan publik biasanya ikut tertekan.
Jika pemerintah gagal mengendalikan harga pangan, menjaga daya beli, dan meredam sentimen negatif pasar, maka tekanan ekonomi sangat mungkin berubah menjadi tekanan politik terbuka di jalanan maupun parlemen.
Juni-Juli 2026 bisa menjadi fase penentuan, apakah pemerintah mampu menjaga stabilitas, atau justru masuk ke pusaran turbulensi politik yang lebih besar.
