MAKLUMAT — Krisis guru Ngawi menjadi persoalan serius yang mulai mengganggu keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah di daerah. Kekurangan tenaga pengajar bahkan membuat sejumlah kepala sekolah terpaksa turun langsung mengajar di kelas demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mencatat kebutuhan guru SD dan SMP saat ini masih defisit sekitar 500 orang. Tingginya angka pensiun guru menjadi penyebab utama terjadinya kekurangan tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PDPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Lantik Aji Kusuma, sebagaimana diberitakan Kompas.com, menyebut pada 2025 hingga 2026 jumlah guru pensiun mencapai sekitar 200 hingga 250 orang setiap tahun.
Saat ini total tenaga pengajar di Kabupaten Ngawi sebanyak 4.675 orang yang terdiri dari 2.345 guru PNS, 2.327 guru PPPK penuh waktu, dan tiga guru PPPK paruh waktu. Namun jumlah tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan ideal guru di seluruh sekolah SD dan SMP.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan IX meliputi Ngawi, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Pacitan, Suli Da’im menegaskan bahwa krisis guru Ngawi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut masa depan generasi muda.
Menurutnya, penyelesaian kekurangan guru harus sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan pendidikan sebagai prioritas nasional.
Suli Da’im juga mengapresiasi langkah Abdul Mu’ti yang terus mendorong pemerataan guru dan penguatan kualitas pendidikan nasional.
“Komitmen Presiden Prabowo terhadap penguatan kualitas SDM harus diterjemahkan sampai ke daerah. Karena itu persoalan kekurangan guru di Ngawi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami di daerah siap mendukung langkah pemerintah pusat agar pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Suli dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Kekurangan Guru Harus Segera Diatasi
Sebagai wakil rakyat dari wilayah terdampak langsung, Suli Da’im menilai krisis guru Ngawi membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan. Gelombang pensiun guru yang terjadi setiap tahun dinilai akan semakin memperparah kondisi pendidikan apabila tidak segera diantisipasi.
Politikus senior yang telah empat periode menjadi anggota DPRD Jawa Timur itu mengatakan persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek, melainkan membutuhkan keberpihakan anggaran dan perencanaan tenaga pendidik yang matang.
“Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan secara konsisten. Pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat. Karena itu saya akan terus memperjuangkan tambahan formasi guru, pemerataan distribusi tenaga pengajar, dan penguatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang saya wakili,” tegas Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah pusat memperluas formasi PPPK guru dan memberikan afirmasi khusus bagi daerah dengan angka pensiun tinggi seperti Ngawi.
Selain itu, Suli Da’im meminta dilakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data agar distribusi tenaga pendidik lebih tepat sasaran dan tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Guru Jadi Penentu Masa Depan Daerah
Menurut Suli Da’im, langkah reformasi pendidikan yang dijalankan Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti perlu mendapat dukungan seluruh elemen daerah agar mampu berjalan efektif hingga tingkat akar rumput.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Kalau hari ini sekolah-sekolah kekurangan guru, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas generasi masa depan daerah. Negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan sekolah berjalan dengan keterbatasan terlalu lama,” tegasnya.
Ketua Umum IKA Umsura itu berharap krisis guru Ngawi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Timur.
Menurutnya, penguatan sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas agar sekolah mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kuat sesuai visi pembangunan nasional.***
