MAKLUMAT – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengalami penurunan hingga Juli 2026.
Survei tersebut mencatat sebanyak 51,1 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Sementara 46,9 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Survei dilakukan terhadap 749 responden dan memperlihatkan tren penurunan yang cukup tajam dibandingkan November 2025. Saat itu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo masih berada di angka 81,2 persen.
Penurunan tingkat kepuasan itu dinilai dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, dinamika politik hingga penegakan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai Presiden Prabowo perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri.
“Presiden perlu merombak jajaran kabinet akibat kerja dan kinerja menteri maupun wakil menteri yang stagnan, lebih banyak menuai kontroversi dibanding capaian yang dirasakan masyarakat. Yang paling terasa ada di sektor ekonomi, penegakan hukum, politik hingga lingkungan,” ujar Haris dalam keterangannya dikutip, Senin (3/8/2026).
Menurut Haris, evaluasi kabinet menjadi langkah penting untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Ia menyarankan Presiden Prabowo mengisi posisi strategis kabinet dengan figur profesional, baik dari kalangan guru besar, akademisi, teknokrat, praktisi maupun pakar yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Bahkan jika tetap mengakomodasi unsur partai politik, Haris meminta Presiden memilih figur yang benar-benar memiliki kapasitas dan pengalaman.
“Kalaupun mengambil figur dari partai politik, pilihlah mereka yang memiliki keahlian di bidangnya. Apalagi kabinet saat ini sangat besar dan membutuhkan biaya operasional dari APBN yang tidak sedikit,” katanya.
Haris meyakini tingkat kepercayaan publik dapat kembali meningkat apabila pemerintah mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata. Di era digital pemerintah juga dapat menjadikan respons masyarakat di media sosial sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja para pembantunya.
Penurunan Kepuasan Jadi Alarm bagi Kabinet
Turunnya tingkat kepuasan publik dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026 merupakan sinyal serius bagi pemerintahan Prabowo. Penurunan tersebut menunjukkan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai persoalan, terutama ekonomi, penegakan hukum, dan stabilitas politik.
Dalam konteks itu, evaluasi kabinet menjadi langkah yang wajar untuk memastikan setiap menteri bekerja efektif dan mampu menjawab harapan publik. Evaluasi tidak selalu berujung pada pergantian menteri, tetapi dapat menjadi momentum memperbaiki koordinasi, mempercepat realisasi program, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Bila perbaikan kinerja tidak segera terlihat, tekanan publik terhadap pemerintahan diperkirakan akan terus meningkat.
