MAKLUMAT — Presiden Koalisi Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina (APC-QP) Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim MA menyoroti isu yang berkembang terkait kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel melalui Abraham Accords.
Menurut Sudarnoto, isu tersebut mulai berkembang terutama sejak Dubes Israel untuk Uni Emirat Arab (UEA), Yossi Avraham Shelley, membuat pernyataan ketika peringatan 6 tahun Abraham Accords.
“Selama ini Uni Emirat Arab (memang) sudah menjalin hubungan dengan Israel, termasuk Maroko,” ujar Sudarnoto, dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Ahad (20/9/2026).
Posisi Arab Saudi
Terkait hal tersebut, ia menilai bahwa sejauh ini pihak Arab Saudi belum mengeluarkan sikap atau keputusan resmi soal isi normalisasi hubungan dengan Israel.
“Hingga saat ini sepanjang yang saya tahu Arab Saudi belum atau tidak ada keputusan soal normalisasi dengan Israel. Yang ada adalah kemungkinan tekanan dan proses negosiasi yang mengaitkan normalisasi dengan kepentingan strategis Saudi, termasuk kerja sama pertahanan, hubungan dengan Amerika Serikat dan program nuklir sipil,” katanya.
Sampai saat ini, lanjut Sudarnoto, posisi Riyadh masih sangat jelas. Ia meyakini, Arab Saudi tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya jalan yang kredibel menuju negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, berdasarkan batas 1967.
“Saudi dalam bacaan saya memang mempunyai pertimbangan yang bersifat strategis dan multidimensional terkait dengan hal ini, yaitu keamanan nasional, hubungan pertahanan dengan AS, program energi dan nuklir sipil, posisi Saudi sebagai kekuatan utama Arab dan Muslim, stabilitas kawasan, serta persoalan Palestina,” tambah sosok yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional itu.
Potensi Keuntungan dan Risiko Normalisasi
Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan bahwa Arab Saudi berpotensi mendapatkan sejumlah keuntungan jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Di antaranya, akses yang lebih besar terhadap kerja sama teknologi, ekonomi dan keamanan dengan Israel dan AS, serta kemungkinan memperkuat posisi Saudi dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.
Namun, ia juga menekankan bahwa keuntungan tersebut juga mengandung potensi risiko yang sama besarnya, terutama terkait perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia ragu bahwa normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel akan membawa kemajuan bagi Palestina.
“Ini mengandung risiko besar, yaitu sulit akan ada kemajuan bagi Palestina, situasi kemanusiaan tetap memburuk dan kedaulatan wilayah Paestina juga semakin tidak memperoleh jaminan,” sorotnya.
“Di samping itu, hal ini juga akan menimbulkan biaya politik dan diplomatik bagi Riyadh yang mahal, memperlemah posisi tawar Arab terhadap Israel, dan menimbulkan pertanyaan mengenai masa kemerdekaan Palestina,” sambung Sudarnoto.
Tak cuma itu, Sudarnoto menilai jika isu normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel benar-benar terjadi, maka dampak geopolitiknya bakal sangat besar.
“Jika Saudi bergabung dengan Abraham Accords, hubungan Arab – Israel akan memasuki fase baru, karena Saudi merupakan salah satu kekuatan politik, ekonomi dan keagamaan paling penting di dunia Arab dan Muslim. Hal ini juga akan menimbulkan perubahan pola hubungan khususnya di lingkungan dunia Islam,” jelasnya.
Fokus Palestina Merdeka
Lebih lanjut, Sudarnoto menyarankan supaya Arab Saudi dan dunia Islam tetap berkonsentrasi dalam upaya untuk mewujudkan kemajuan konkret menuju negara Palestina yang merdeka.
“Nasib Palestina tidak boleh menjadi variabel yang dikorbankan dalam transaksi geopolitik seperti Abraham Accord ini. Dan Saudi sendiri masih menegaskan bahwa mewujudkan negara Palestina yang berdaulat/merdeka merupakan bagian penting dari perdamaian kawasan,” tandasnya.
Ia juga menyerukan bahwa Asia Pasifik, termasuk Indonesia, perlu mengambil sikap yang konstruktif dan berbasis hukum internasional, yakni dengan mendukung penghentian kekerasan terhadap warga sipil, bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, dan proses politik yang kredibel menuju Palestina merdeka.
Sudarnoto juga mengingatkan agar Arab Saudi maupun dunia Islam tidak terpengaruh oleh agitasi maupun tekanan-tekanan untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kepada Pemerintah Arab Saudi, APC-QP menyarankan dan mendorong agar tidak terpengaruh oleh agitasi dan kemungkinan tekanan dari mana pun untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel,” serunya.
“Karena itu, pemerintah Saudi perlu menggunakan bobot diplomatiknya untuk menjadikan setiap momentum mendorong kebijakan dan langkah nyata mendukung untuk kemerdekaan Palestina, mendorong penarikan mundur semua tentara Israel dari Palestina dan mendorong sanksi internasional bagi Israel,” pungkas sosok yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
