MAKLUMAT – Elektabilitas Kang Dedi Mulyadi (KDM) ungguli Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil ini memunculkan sinyal peringatan atau lampu kuning menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Hasil survei SMRC menunjukkan elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka anjlok dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026.
Di sisi lain, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) justru melonjak dari 19,7 persen menjadi 35 persen pada periode yang sama.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai penurunan elektabilitas Prabowo berkorelasi langsung dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
“ Penurunan elektabilitas tersebut berjalan seiring dengan merosotnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Hasil survei itu sejalan dengan menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Subianto,” ujar Jamiluddin, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Semakin rendah tingkat kepuasan publik, semakin besar dampaknya terhadap elektabilitas Presiden.
“Semakin tidak puas publik terhadap kinerja Prabowo semakin turun elektabilitasnya,” kata Jamiluddin.
Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi lampu kuning apabila Prabowo berencana kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Apabila tren penurunan terus berlanjut hingga mendekati hari pemungutan suara, peluang Prabowo untuk kembali memenangkan Pilpres akan semakin berat.
Yang menarik, lanjut dia, suara yang sebelumnya mengalir kepada Prabowo justru berpindah kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
“Dedi yang hanya memimpin Jawa Barat mampu menyalip elektabilitas Prabowo,” tuturnya.
Jamiluddin memprediksi elektabilitas KDM masih berpotensi meningkat apabila mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat dan melanjutkan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.
Sebaliknya, ia mengingatkan elektabilitas Prabowo dapat terus melemah jika pemerintah belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Karena itu, presiden segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, termasuk melakukan evaluasi terhadap jajaran menteri.
“Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut. Tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, tampaknya sulit bagi Prabowo untuk memulihkan ekonomi, politik, dan hukum,” tandasnya.
Jamiluddin mengatakan perombakan kabinet di sektor ekonomi, politik, dan hukum menjadi salah satu langkah yang dapat mempercepat pemulihan kinerja pemerintah, sekaligus mendongkrak kembali tingkat kepuasan publik menjelang Pilpres 2029.
KDM Muncul sebagai Penantang Serius di Pilpres 2029
Survei SMRC menunjukkan dinamika politik nasional mulai bergeser. Di tengah turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo, elektabilitas Kang Dedi Mulyadi justru mengalami lonjakan signifikan hingga menempati posisi teratas dalam simulasi semi terbuka. Temuan ini mengindikasikan bahwa figur kepala daerah dengan citra dekat rakyat mulai menjadi alternatif pilihan pemilih nasional.
Meski Pilpres 2029 masih cukup jauh, hasil survei ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintahan Prabowo. Perbaikan kinerja di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum akan menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mengubah peta persaingan menuju kontestasi 2029.
