MAKLUMAT — Indonesia sedang memasuki fase ketika demokrasi tampak hidup di permukaan, tetapi sesungguhnya mengalami krisis representasi yang serius. Pemilu berlangsung rutin. Partai politik berdiri di mana-mana. Media sosial dipenuhi perdebatan politik setiap hari. Namun pada saat yang sama, rakyat semakin sulit menemukan kekuatan politik yang benar-benar lahir dari kebutuhan sosial mereka sendiri.
Politik nasional perlahan berubah menjadi arena sirkulasi elite. Partai-partai bergerak tanpa basis ideologi yang jelas. Pemilu lebih ditentukan oleh modal, popularitas, dan jaringan oligarki dibanding gagasan tentang masa depan bangsa.
Sementara anak muda didorong hanya menjadi konsumen politik digital, ramai berkomentar, tetapi tidak memiliki organisasi politik yang nyata. Akibatnya, energi sosial anak muda habis di ruang ekspresi, tetapi gagal menjadi kekuatan kekuasaan.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan politik besar hampir selalu lahir dari generasi muda yang berhasil membangun organisasi. Bukan sekadar komunitas diskusi. Bukan sekadar gerakan moral. Tetapi organisasi politik yang mampu merebut institusi negara. Karena pada akhirnya, negara menentukan hampir seluruh arah kehidupan sosial. Negara menentukan siapa mendapat akses pendidikan. Negara menentukan regulasi tanah dan sumber daya alam.
Negara menentukan sistem pajak, upah buruh, subsidi pangan, hingga arah pembangunan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, netralitas politik justru hanya akan memperpanjang dominasi elite lama.
Di sinilah pentingnya agenda politik anak muda. Agenda itu tidak cukup berhenti pada kritik sosial atau gerakan jalanan. Kritik penting, tetapi kritik tanpa organisasi hanya menghasilkan kemarahan yang berulang.
Demonstrasi penting, tetapi demonstrasi tanpa strategi kekuasaan hanya menjadi tekanan sesaat yang mudah dilupakan negara. Karena itu, anak muda harus mulai melampaui politik reaktif menuju politik perebutan kekuasaan.
Bangun Partai, Bangun Elektoral
Langkah pertama adalah membangun partai. Partai politik harus dipahami bukan sekadar kendaraan pemilu lima tahunan, melainkan alat konsolidasi sosial. Tempat berkumpulnya berbagai kekuatan rakyat: buruh, petani, mahasiswa, komunitas kota, pekerja informal, kaum miskin perkotaan, hingga kelas menengah progresif yang selama ini tercerai-berai dalam isu masing-masing. Selama tidak ada organisasi politik yang menyatukan kepentingan mereka, rakyat akan selalu kalah oleh kelompok pemodal yang jauh lebih terorganisasi.
Oligarki memahami pentingnya organisasi. Mereka membangun jaringan ekonomi, media, birokrasi, dan partai secara bersamaan. Mereka sadar bahwa kekuasaan tidak dijaga lewat slogan, tetapi lewat struktur politik yang mampu mengendalikan negara.
Sebaliknya, banyak gerakan anak muda justru terjebak dalam ilusi anti-partai. Mereka menganggap partai identik dengan korupsi dan kompromi politik. Akibatnya, mereka menjauh dari arena kekuasaan formal dan hanya menjadi oposisi abadi di luar sistem.
Ketika kelompok progresif meninggalkan partai, maka partai akan sepenuhnya diisi oleh elite lama, pemilik modal, dan dinasti politik. Ketika anak muda menjauhi parlemen, parlemen justru semakin mudah dikuasai oligarki. Ketika gerakan sosial alergi terhadap elektoral, maka kebijakan publik sepenuhnya ditentukan oleh mereka yang punya uang dan akses kekuasaan.
Karena itu, membangun partai adalah langkah strategis untuk mengubah kemarahan sosial menjadi kekuatan politik yang terorganisasi. Namun membangun partai saja tidak cukup.
Partai tanpa orientasi elektoral hanya akan menjadi komunitas diskusi yang sibuk berbicara kepada dirinya sendiri. Politik membutuhkan keberanian untuk masuk ke medan pertarungan nyata: pemilu, parlemen, pemerintahan, dan perebutan kebijakan negara.
Di sinilah pentingnya membangun kekuatan elektoral. Selama ini banyak gerakan sosial merasa cukup dengan tekanan moral. Padahal oligarki tidak takut pada kritik. Yang mereka takutkan adalah kehilangan kekuasaan politik. Sebab selama parlemen, kepala daerah, dan presiden tetap dikuasai elite lama, maka arah negara tidak akan berubah secara mendasar.
Karena itu, elektoral harus dipahami sebagai instrumen perjuangan sosial. Pemilu bukan sekadar ritual demokrasi, tetapi arena perebutan distribusi sumber daya nasional.
Siapa menguasai parlemen akan menentukan APBN. Siapa menjadi kepala daerah akan menentukan tata ruang, investasi, pendidikan, dan layanan publik. Siapa menjadi presiden akan menentukan orientasi ekonomi nasional. Maka membangun elektoral berarti membangun kemampuan rakyat untuk masuk ke pusat pengambilan keputusan negara.
Anak muda harus berhenti memandang elektoral sebagai sesuatu yang kotor dan pragmatis. Justru karena politik elektoral selama ini dikuasai elite bermodal besar, maka ruang itu harus direbut kembali oleh kekuatan rakyat yang lebih terorganisasi dan memiliki visi sosial yang jelas.
Tetapi seluruh agenda itu pada akhirnya akan selalu bertemu pada satu pertanyaan besar: “siapa yang memimpin negara?“
Karena itu, agenda politik anak muda tidak boleh berhenti hanya pada aktivisme lokal atau kemenangan parlemen semata. Ia harus berani membangun horizon kekuasaan nasional.
Ajukan Presiden!
Gagasan ini bukan sekadar soal figur, melainkan tentang keberanian membangun alternatif politik nasional. Selama kandidat presiden hanya lahir dari lingkaran elite yang sama, maka perubahan hanya akan menjadi sirkulasi kekuasaan antar kelompok dominan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang lahir dari pengalaman sosial rakyat, bukan sekadar hasil kompromi oligarki.
Presiden harus dipahami sebagai simbol konsolidasi politik nasional. Karena itu, mengajukan presiden berarti menegaskan bahwa rakyat tidak boleh selamanya hanya menjadi objek mobilisasi politik lima tahunan.
Mereka harus menjadi subjek yang menentukan arah negara. Tentu jalan itu tidak mudah. Politik Indonesia telah lama dibentuk oleh patronase, politik uang, media yang dikendalikan pemodal besar, dan budaya politik pragmatis.
Tetapi justru karena situasinya berat, maka organisasi politik menjadi semakin penting. Tidak ada perubahan besar yang lahir dari spontanitas semata. Perubahan membutuhkan kaderisasi. Membutuhkan disiplin organisasi. Membutuhkan strategi jangka panjang. Membutuhkan kesabaran membangun basis sosial dari bawah. Dan yang paling penting: membutuhkan keberanian untuk berpikir dalam horizon kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan politik, seluruh tuntutan sosial hanya akan bergantung pada belas kasihan elite.
Agenda politik anak muda hari ini karena itu harus melampaui sekadar kritik moral terhadap negara. Ia harus bergerak menuju proyek politik yang lebih besar: membangun organisasi rakyat, memperkuat elektoral, dan merebut kepemimpinan nasional.
Bangun partai agar rakyat punya alat politik. Bangun elektoral agar rakyat masuk ke pusat kekuasaan. Ajukan presiden agar negara tidak terus dikuasai elite yang sama. Sebab demokrasi tanpa organisasi rakyat hanya akan melahirkan sirkulasi oligarki yang tak pernah selesai.
Ego te provoco – MERDEKA !!!
