MAKLUMAT — Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember melalui BEM Unmuh Jember menyampaikan sikap tegas atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Mereka menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk teror serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia.
Karena itu, mereka mendesak Presiden Prabowo membentuk Tim Pencari Fakta Independen, untuk mengungkap kasus secara objektif dan bebas intervensi. Selain itu, mereka juga menuntut agar perkara diadili di peradilan umum demi menjamin transparansi.
“ Kami menyoroti adanya dugaan kuat unsur perencanaan dalam kasus ini. Bukti rekaman CCTV serta kondisi korban yang mengalami luka berat memperkuat indikasi bahwa serangan dilakukan secara sistematis,’’ kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Unmuh Jember, Irfan Amiluddin, Sabtu (4/4/2026).
Namun hingga kini, lanjut Irfan, proses penegakan hukum dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu keraguan publik terhadap komitmen aparat dalam menuntaskan kasus secara adil dan transparan.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Penegakan hukum yang lambat justru membuka ruang kecurigaan publik. Negara tidak boleh kalah oleh teror terhadap aktivis,” tegas Irfan.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian aparat dalam mengusut aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, termasuk aktor intelektual dan rantai komando hingga level tertinggi.
“Jika hanya pelaku lapangan yang ditangkap, maka keadilan belum benar-benar ditegakkan. Aparat harus berani menelusuri siapa yang memerintah dan merancang serangan ini, tanpa pandang bulu,” cetusnya.
Irfan menegaskan BEM Unmuh Jember mendorong Komisi III DPR bersikap aktif dalam fungsi pengawasan, dan menuntut komitmen nyata pemerintah dalam penegakan HAM. Mereka juga mendorong penggunaan pasal berlapis dalam KUHP untuk menjerat pelaku, dan mendesak TNI melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa.
Sebelumnya, BEM Unmuh Jember melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan moral terhadap aparat penegak hukum, agar segera bertindak tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis seperti Andrie Yunus menjadi ujian nyata bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Lambannya proses hukum bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi menciptakan preseden buruk bagi perlindungan warga negara.
Dalam konteks negara hukum, kecepatan dan transparansi penanganan perkara menjadi indikator utama kepercayaan publik. Ketika aparat gagal menunjukkan progres yang jelas, ruang spekulasi akan melebar, termasuk dugaan adanya intervensi atau konflik kepentingan.
Jika negara tidak mampu menghadirkan keadilan secara cepat dan tegas, maka dampaknya bukan hanya pada korban, tetapi juga pada keberanian masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menggerus kualitas demokrasi.
Karena itu, kasus ini bukan sekadar perkara pidana, melainkan momentum penting untuk membuktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kekuasaan.
