MAKLUMAT — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (BEM UM) Jember menggelar Mimbar Debat Politik Mahasiswa (Jember Raya Debate Competition 2026) bertajuk “Jember di Persimpangan Jalan antara Ambisi Infrastruktur dan Keadilan Sosial”, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi dan adu gagasan bagi mahasiswa untuk mengkaji berbagai kebijakan publik di Kabupaten Jember. Melalui forum ini, mahasiswa berupaya menghadirkan analisis berbasis data terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
5 Mosi Soroti Kebijakan Daerah
Dalam debat tersebut, BEM UM Jember mengangkat lima mosi yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, meliputi: akurasi pendataan kemiskinan, evaluasi program beasiswa daerah “Cinta Bergema”, efektivitas program Bupati Jember Mampir Desa (Bunga Desaku), revitalisasi koridor kota melalui penataan Jalan Kartini, serta pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada isu pendataan kemiskinan, peserta debat menyoroti pentingnya validasi data agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sementara pada program beasiswa “Cinta Bergema”, pembahasan difokuskan pada ketepatan penerima manfaat dan dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan tinggi.
Adapun program Bunga Desaku dikaji dari aspek efektivitas pelayanan administrasi kependudukan serta kemampuannya dalam memangkas birokrasi bagi masyarakat desa. Sementara revitalisasi Jalan Kartini menjadi perhatian peserta debat untuk menilai keseimbangan antara aspek estetika kawasan dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, pengawasan anggaran MBG juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Peserta membahas mekanisme pengawasan penggunaan anggaran serta transparansi kemitraan dengan vendor melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember.
Mahasiswa sebagai Mitra Kritis
Presiden Mahasiswa BEM UM Jember, Irfan Amiluddin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang penyampaian pendapat, tetapi juga bagian dari peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa BEM UM Jember sebagai lembaga eksekutif tertinggi mahasiswa di lingkungan UM Jember, akan terus berkomitmen menjadi motor gerakan intelektual, advokasi rakyat, dan pengawal kebijakan publik demi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan demokratis.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menguji setiap kebijakan daerah dengan pisau analisis yang objektif. Lewat debat ini, kami membenturkan gagasan berbasis data demi menghadirkan rekomendasi konkret bagi perbaikan tata kelola di Kabupaten Jember,” tandasnya.
“Kami memilih menulis dan berdialektika secara substantif, karena argumen yang terstruktur adalah senjata terbaik dalam mengoreksi jalannya roda pemerintahan,” sambung Irfan.
Debat yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jember itu berlangsung dinamis. Berbagai argumen yang disampaikan tidak hanya menyoroti aspek normatif dan regulatif, tetapi juga kondisi sosial yang terjadi di lapangan.
Menurut panitia, pembahasan mencakup berbagai persoalan mulai dari pengawasan anggaran program nasional yang dijalankan di daerah hingga pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
Hasil dan rekomendasi dari forum tersebut selanjutnya akan dirangkum untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik.***
*) Penulis: Aldo Irawantoro
