MAKLUMAT — Pembangunan kota yang tidak konsisten ibarat gerakan tari poco-poco. Maju dua langkah, namun mundur empat langkah. Analogi menggelitik itulah yang ditekankan oleh Mantan Wali Kota Surabaya 2002-2010, Bambang Dwi Hartono atau Bambang DH, saat menyoroti arah pembangunan Kota Pahlawan ke depan.
Bambang DH menceritakan, bahwa salah satu tantangan besar yang ia hadapi saat memimpin Surabaya adalah mengembalikan fungsi sejumlah sarana dan prasarana kota yang sebelumnya mengalami penyimpangan. Ia menilai perencanaan pembangunan yang baik tidak akan memberi dampak jika tidak dilanjutkan secara konsisten oleh pemimpin berikutnya.
Pengalaman membenahi wajah kota menjadi salah satu hal yang ia soroti. Ia menyebut sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Keputran, Pasar Turi, dan Pasar Wonokromo pernah menghadapi persoalan tata ruang. Fungsi pasar yang seharusnya menjadi tempat transaksi justru bercampur dengan aktivitas lain hingga mengganggu kawasan sekitar.
“Pasar Wonokromo dulu orang masuk aja enggak berani. Orang masuk takut dicopet, takut dibegal. Gelap, bau, jorok. Pasare digawe omah… pedagange ning njaba,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Rabu (24/6/2026).
Bambang DH menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena fungsi pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tempat yang seharusnya digunakan untuk aktivitas jual beli justru berubah menjadi tempat tinggal, sementara pedagang berjualan hingga meluber ke jalan.
Selain pasar, ia juga melakukan penataan kawasan perkotaan dengan mengembalikan fungsi ruang publik. Trotoar yang sebelumnya banyak digunakan pedagang kaki lima ditata kembali, sementara sejumlah ruas jalan diperbaiki untuk mendukung aktivitas warga.
Salah satu kawasan yang ia sebut mengalami perubahan adalah Embong Malang. Saat itu, kawasan tersebut diperlebar hingga sekitar 8 meter. Ia juga menyinggung kawasan Tunjungan yang pada awal 2000-an sempat sulit dilalui kendaraan akibat kepadatan aktivitas di badan jalan.
“Trotoar itu untuk pejalan kaki, jalan itu untuk lalu lintas kendaraan, pasar itu untuk tempat transaksi. Tak dandani. Aku dimusuhi wong akeh. Aku enggak peduli. Karena aku juga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Menurut Bambang DH, langkah penataan tersebut memang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Namun, ia menilai pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan yang lebih luas. Meski begitu, ia mengakui penataan pasar masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai ketika masa jabatannya berakhir.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan perawatan yang berkelanjutan. Fasilitas yang sudah dibangun, menurut dia, harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan anggaran yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
Selain infrastruktur, Bambang DH menyoroti pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bagian dari ekosistem perkotaan. Keberadaan taman dan ruang hijau dinilai memiliki peran dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus menyediakan ruang publik bagi warga.
Menyinggung masa depan Surabaya, Bambang DH menekankan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Ia menilai banyak program pembangunan yang belum mencapai tujuan karena tidak dijalankan secara berkelanjutan.
“Kalau perencanaan bagus tapi pelaksanaannya enggak konsisten, ya rusak. Ada yang mengibaratkannya seperti tari poco-poco. Maju selangkah, mundur empat langkah, maju dua langkah, mundur dua langkah. Lah, kapan majunya?” pungkasnya.
*) Penulis: Nasywa Athirah Nathania Zahra
