​Gus Irfan Tegaskan Prabowo Subianto Tak Intervensi Muktamar NU 2026

gus irfan

​MAKLUMAT – Tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama (NU) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mencampuri urusan Muktamar NU ke-35 yang akan berlangsung pada awal Agustus  mendatang.

​Pernyataan ini sekaligus menepis klaim sepihak dari oknum-oknum tertentu. Tokoh yang akrab disapa Gus Irfan ini menyatakan tidak benar jika ada calon ketua umum yang mengaku mendapatkan restu atau dukungan khusus dari Presiden.

​”Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar,” ujar Gus Irfan saat memberikan keterangan di Surabaya dikutip, Kamis (2/7/2026).

​Cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari ini menjelaskan bahwa kepala negara hanya memiliki satu harapan besar, yakni terpilihnya sosok pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

​Karena itu, Gus Irfan yang juga menjabat Menteri Haji dan Umrah ini mengimbau agar momentum Muktamar NU tidak ternodai oleh intrik politik praktis layaknya kongres partai. Gus Irfan mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang mengedepankan keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.

Baca Juga  Penuhi Undangan Rusia, Prabowo Utus Menlu Sugiono ke KTT BRICS di Kazan Pekan Ini

​Netralitas Istana dan Ujian Kemandirian NU

​Isu keterlibatan kekuasaan dalam suksesi kepemimpinan NU selalu menjadi magnet politik yang seksi. Pernyataan tegas Gus Irfan ini bukan sekadar bantahan biasa, melainkan sebuah langkah taktis untuk menjaga jarak aman antara Istana dan struktur PBNU.

​Sebagai menteri di kabinet Prabowo sekaligus representasi keluarga pendiri NU, suara Gus Irfan memiliki legitimasi kuat. Dengan memotong narasi “restu Istana” lebih awal sebelum muktamar digelar Agustus nanti, Istana ingin mengirimkan pesan bahwa mereka menghormati otonomi ormas keagamaan. Di sisi lain, ini menjadi ujian bagi para kandidat untuk bertarung secara sehat lewat gagasan, bukan lewat adu kuat pengaruh silsilah politik kekuasaan.