MAKLUMAT — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu (1/7/2026), sebagai kelanjutan untuk mengawal dan menuntut jawaban atas aksi unjuk rasa yang digelar para kader IMM pada pertengahan Juni lalu.
Kehadiran para kader IMM ditemui langsung Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, bersama anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar, serta jajaran dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam kesempatan tersebut, Korlap aksi Fiki Faadhil Dzaki Aqli menegaskan posisi mahasiswa yang disebutnya sebagai penyambung lidah rakyat. Aksi unjuk rasa yang digelar para kader IMM Sidoarjo beberapa waktu lalu, kata dia, merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial
“Kehadiran kami bukan untuk menciptakan konflik, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kritik demi kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
“Kami membawa isu strategis nasional seperti kenaikan harga Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga disahkannya RUU Polri yang mengancam supremasi sipil. Selain itu, kami membawa sejumlah persoalan krusial yang dihadapi langsung oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar DPRD mengambil langkah nyata melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya,” sambung Fiki.
KDKMP, MBG, hingga UU Perampasan Aset
Kabid KPK PC IMM Sidoarjo, M Dipo Marihdina P, menyampaikan langsung aspirasi dan sorotan terhadap sejumlah isu dan kebijakan nasional kepada DPRD Sidoarjo. Ia mengkritik keras pelaksanaan program pelatihan untuk para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KDKMP/KNMP) 2026 yang menelan korban, serta ketidakpastian pengawasan eksekutif.
“Kami mempertanyakan urgensi dan keamanan Program KDKMP/KNMP di Sidoarjo. Faktanya di lapangan yang diberitakan media, ada tragedi memilukan di mana lima orang calon manajer KDKMP/KNMP meninggal dunia saat mengikuti pelatihan. Ini keteledoran fatal! Padahal calon manajer KDKMP/KNMP itu harus dibekali dengan skill Manajerial bukan malah skill dasar militer yang diberikan,” sorotnya.
“Kami menuntut kejelasan, ke mana masyarakat harus memastikan bahwa KDMP ini benar-benar memutar perekonomian rakyat desa, bukan justru menjadi beban?” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan sejumlah persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut temuannya masih jauh dari kata sesuai dalam berbagai aspek, termasuk anggaran hingga porsi.
“Kami juga mempertanyakan ke mana wadah mengadu jika melihat ketidaksesuaian prosedur dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak tepat sasaran? Karena beberapa temuan yang kami temukan juga jauh dari kata sesuai, mulai dari anggaran per porsi hingga pembedaan pemorsian kecil dan besar,” tandas Dipo.
Lebih lanjut, Dipo juga menyinggung program daerah, seperti Popkab Pencak Silat yang diadakan Polresta Sidoarjo, yang menurutnya janggal. Ia menilai program tersebut melampaui tupoksi kepolisian dan mengaburkan peran sipil.
Tak cuma itu, ia juga mendesak DPRD Sidoarjo untuk menegaskan sikap dan mendukung serta mendorong percepatan UU Perampasan Aset ke pemerintah pusat.
“DPRD Sidoarjo harus mendorong UU Perampasan Aset. Ini tamparan keras, mengingat Bupati Sidoarjo sudah mencetak sejarah kelam dengan hattrick, tiga kali tersandung kasus korupsi. Kepercayaan publik sudah di titik nadir,” tegasnya.
Singgung Lambannya Respons DPRD
Sementara itu, Sekretaris Umum PC IMM Sidoarjo, Banna Nidham Ulhaq mengkritik tajam transparansi dan integritas para anggota legislatif di Kota Delta dalam merespons aspirasi mahasiswa. Ia juga memaparkan data serta kondisi riil karut-marut MBG di Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti lambatnya DPRD Sidoarjo menerima audiensi para kader IMM, padahal ia mengklaim dijanjikan audiensi seharusnya dilakukan pekan lalu. Ia mensinyalir ada unsur kesengajaan mengulur waktu menunggu adanya unjuk rasa pro-MBG, yang dilakukan pada Senin (29/6/2026) lalu dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana serta Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
“Mengapa audiensi kami baru diterima pekan ini? Padahal janjinya adalah pekan kemarin. Apakah DPRD sengaja mengulur waktu karena menunggu aksi demo tandingan pro-MBG yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimik Idayana beberapa hari lalu dan ikut menyuarakan juga? Kira-kira ada kongkalikong apa di balik penundaan ini?” sorotnya.
“Jangan sampai program pemenuhan gizi ini dijadikan komoditas politik dan tameng pencitraan, sementara di lapangan mekanismenya masih berantakan,” singgung Banna.
Merespons tudingan tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih tampak menyunggingkan senyum tanpa menanggapi langsung.
Karut-Marut SPPG: Matikan Usaha Kecil
Tak cuma itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Bagus Arif Rizki Refandi, menyoroti buruknya tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanggulangin yang menurutnya memicu pemborosan masif terhadap anggaran negara.
“Pola MBG di Sidoarjo ini salah kaprah. Di SPPG Kalitengah Tanggulangin, setiap pagi warga sekitar selalu mengantre untuk menunggu makanan sisa yang melimpah dari dapur. Ini bukti nyata bahwa dapur tidak memasak berdasarkan jumlah pasti penerima, melainkan dilebih-lebihkan,” tukasnya.
“Ini adalah pemborosan dana negara yang terstruktur! Jika dibandingkan dengan SPPG di luar Sidoarjo, manajemen kita sangat tertinggal,” sambung Bagus, yang juga menjabat sebagai Bidang Kader Koorkom IMM Umsida.
Ia juga menuding gurita bisnis penyuplai (supplier) MBG skala besar, yang disebutnya telah menghancurkan mata pencaharian para pelaku usaha mikro dan peternak lokal di pasar tradisional. Ia mengungkapkan merasakan langsung pengalaman tersebut lantaran dirinya yang juga merupakan pelaku usaha ayam potong, serta Dipo yang merupakan pelaku usaha ayam petelur.
“Supplier besar MBG bergerak egois sehingga mematikan usaha mikro seperti kami. Akibat intervensi pasar yang tidak sehat ini, harga telur di tingkat peternak yang awalnya Rp26.000 per kilo hancur turun drastis menjadi Rp20.000 per kilo. Di sektor ayam potong, pasokan dari pabrik ke pedagang pasar tradisional yang awalnya bisa mengambil 100 kg per hari, kini dipangkas paksa menjadi hanya 75 kg per hari karena dialihkan ke supplier MBG yang dianggap lebih menggiurkan. Pemerintah sukses mematikan ekonomi rakyat kecil demi program ini,” tandasnya.
Darurat HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo
Ketua Umum PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, menilai akumulasi berbagai isu tersebut mengancam masa depan Kabupaten Sidoarjo. Ia juga menyoroti masalah penanganan lumpur Lapindo yang dinilai stagnan akibat tumpang tindih kewenangan antara daerah dan pusat yang mengorbankan hak-hak warga.
Satria juga menyinggung Kabupaten Sidoarjo yang kini menempati peringkat ketiga sebagai daerah dengan kasus HIV/AIDS terbesar di Jawa Timur, dengan estimasi kumulatif mencapai lebih dari 7.000 kasus per April 2026.
“Sidoarjo ini sudah masuk fase Darurat HIV/AIDS! Penyakit mematikan ini menyebar cepat melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik tidak steril, hingga penularan dari ibu ke anak. Mengapa penularannya masif? Karena Pemkab dan DPRD menutup mata terhadap menjamurnya tempat prostitusi ilegal yang menjadi sarang utama penularan virus ini,” sorotnya.
“Kami menuntut tindakan tegas untuk meratakan dan menutup total lokalisasi terselubung, seperti prostitusi liar di Tangkis Porong, kawasan Tol HK Jabon, dan titik-titik hitam lainnya di Sidoarjo. Ini bom waktu bagi generasi muda Sidoarjo!” tegas Satria.
Menanggapi berbagai kritik, aspirasi, serta tuntutan para kader IMM tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama Zahlul Yussar menyatakan bakal segera memanggil jajaran dinas terkait untuk melakukan evaluasi silang (cross-check) atas seluruh temuan dan paparan IMM Sidoarjo.
Di sisi lain, PC IMM Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal secara ketat keseriusan komitmen DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk kembali menurunkan massa dengan eskalasi yang lebih besar jika aspirasi dan tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan hanya berakhir menjadi catatan di atas kertas.
“Hasil dari audiensi kali ini tidak kemudian menjadi akhir, tapi akan menjadi tindakan yang berkelanjutan kedepannya, karena kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis daripada pemerintah Sidoarjo sebagai penopang kebutuhan masyarakat hari ini,” tandas Satria.
