MAKLUMAT — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dilanjutkan meski pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Ketua Umum DPD IMM NTB Mahmud, menilai pemerintah perlu memperkuat pengelolaan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Program ini sangat strategis karena menunjukkan komitmen negara dalam memperbaiki kualitas anak bangsa di masa depan. Karena itu, program ini perlu didukung dan dikawal bersama,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Maklumat.id pada Sabtu (21/6/2026).
Mahmud mengatakan MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
Menurut dia, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga berperan dalam upaya menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mendukung lahirnya generasi yang sehat serta produktif.
Ia menyebut evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan dalam pelaksanaan program. Mahmud juga menilai manfaat MBG telah dirasakan oleh banyak siswa dan mendapat respons positif dari penerima manfaat maupun wali murid.
“Berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, serta produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Mahmud menilai keberadaan MBG juga memberikan dampak terhadap sektor pangan di daerah, termasuk di NTB. Ia menyebut peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut ikut membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal.
Menurut dia, penyerapan hasil produksi pangan untuk kebutuhan MBG turut membantu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas. Ia mencontohkan kondisi harga gabah di beberapa wilayah seperti Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Dompu yang dinilai relatif stabil.
“Proses hukum terhadap individu harus dipisahkan dari keberlangsungan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Mahmud menanggapi adanya pihak yang meminta program MBG dihentikan setelah muncul persoalan hukum yang melibatkan salah satu pimpinan program tersebut. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan individu tidak seharusnya menghambat program yang telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPD IMM NTB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan serta melibatkan masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Menurut Mahmud, pengawasan yang lebih kuat dibutuhkan agar program dapat berjalan sesuai tujuan awal dan menjangkau penerima manfaat secara tepat.
“Program MBG merupakan ikhtiar negara dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan perbaikan dan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi rakyat,” pungkasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
