MAKLUMAT — Krisis air bersih yang dialami masyarakat Gili Meno, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan serius dari banyak pihak. Salah satunya dari Ikatan Mahasiswa (IMM) yang menyebut bahwa ini bukan persoalan biasa.
Ketua Umum DPD IMM NTB, Mahmud mengatakan bahwa krisis air bersih yang dialami masyarakat Gili Meno adalah kondisi darurat kemanusiaan dan lingkungan yang harus segera direspons serius oleh Pemkab Lombok Utara maupun Pemprov NTB.
“Lebih dari 1.000 warga selama bertahun-tahun kesulitan memperoleh akses air bersih yang layak, sementara pengelolaan sumber daya vital justru diserahkan kepada korporasi yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Sabtu (23/5/2026).
Sebelumnya, warga Gili Meno bersama Aliansi Meno Bersatu yang terdiri atas WALHI NTB, Meno Lestari, dan Wanapala NTB melakukan aksi di tengah laut pada Kamis (21/5/2026). Mereka membentangkan tuntutan yang bertuliskan, “Kami butuh air bersih melalui pipa bawah laut atau tidak sama sekali!”
Pemprov NTB Tidak Boleh Tinggal Diam
Mahmud mendesak Pemprov NTB bersama Forkopimda NTB tidak boleh tinggal diam. Gubernur NTB, DPRD NTB, Polda NTB, Kejati NTB, hingga unsur TNI perlu segera melakukan intervensi terhadap Pemkab Lombok Utara agar persoalan ini tidak terus berlarut.
“Jika benar aktivitas perusahaan seperti PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) melalui sistem SWRO menyebabkan pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, dan memperparah krisis air bersih, maka seluruh aktivitas operasionalnya harus segera ditindak,” tegasnya.
“Bahkan bila ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan maupun pemanfaatan ruang laut yang salah, maka Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal berhak mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara izin operasional perusahaan tersebut sampai ada kepastian hukum dan pemulihan ekosistem,” imbuhnya.
Mahmud menyarankan gubernur perlu melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan memanggil secara terbuka pihak perusahaan, Pemkab Lombok Utara, serta instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola air bersih.
“Karena sejak awal diduga dalam aktivitas perusahaan PT TCN, ada oknum pejabat daerah yang berusaha melindungi perusahaan itu, sehingga aksi masyarakat tidak pernah diperhatikan dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Mahmud mengatakan bahwa solusi jangka panjang berupa pembangunan pipa bawah laut dari daratan Lombok menuju Gili Meno harus segera direalisasikan. Aspirasi masyarakat ini sudah lama disampaikan dan bahkan pernah didorong dalam forum audiensi DPRD Lombok Utara.
Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai NTB dikenal sebagai daerah wisata dunia yang indah di permukaan, tetapi masyarakatnya justru menderita krisis air bersih di tengah kepungan investasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan berada di atas kepentingan korporasi mana pun.
“Pemerintah NTB harus hadir memberikan kepastian akses air bersih yang murah, aman, dan berkelanjutan bagi warga di sekitar sana serta melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat daerah yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyatnya,” pungkasnya.
