MAKLUMAT— Dr Lia Istifhama menyebut mahasiswa aktif organisasi layak masuk pertimbangan sebagai penerima KIP Kuliah. Anggota DPD RI asal Jawa Timur itu menilai penyaluran bantuan pendidikan tidak seharusnya hanya berpatokan pada kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan dan kontribusi mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan.
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia ini, aktivitas mahasiswa dalam organisasi maupun pergerakan dapat menjadi salah satu indikator tambahan dalam penyaluran KIP Kuliah. Keterlibatan tersebut dinilai mencerminkan potensi kepemimpinan sekaligus menjadi investasi pembangunan sumber daya manusia.
“Ke depan aktivitas pergerakan mahasiswa bisa menjadi salah satu instrumen atau pertimbangan dalam penyaluran KIP Kuliah. Dengan begitu, program ini tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang aktif dan memiliki kepemimpinan,” ujar Ning Lia di Gedung DPD RI dikutip, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan,selama ini penyaluran KIP Kuliah sebagian besar dilakukan melalui perguruan tinggi. Dalam praktiknya, kampus lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi sehingga belum tentu memperhatikan rekam jejak mahasiswa dalam kegiatan organisasi maupun pengabdian kepada masyarakat.
Karena itu, Ning Lia mendorong pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi mahasiswa berdialog untuk merumuskan mekanisme penyaluran KIP Kuliah yang lebih komprehensif tanpa menghilangkan tujuan utama program sebagai bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain mengusulkan penambahan indikator, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kini memperketat penyaluran KIP Kuliah melalui data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil. Sistem tersebut masih menyisakan persoalan karena belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Ning Lia yang juga Anggota MPR RI ini mencontohkan masih ada keluarga yang menempati rumah warisan berukuran besar sehingga tercatat memiliki aset bernilai tinggi. Kondisi itu membuat mereka dikategorikan lebih sejahtera, padahal penghasilan sehari-harinya terbatas.
“Sering kali penilaian hanya melihat aset yang tercatat, misalnya rumah warisan. Padahal kondisi ekonomi sehari-hari belum tentu mencerminkan bahwa keluarga tersebut benar-benar mampu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan sistem pendataan penerima KIP Kuliah perlu terus disempurnakan agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi secara riil, evaluasi kebijakan juga diharapkan mengakomodasi potensi dan kontribusi mahasiswa dalam aktivitas organisasi sebagai bagian dari pengembangan kepemimpinan generasi muda.
Ning Lia berharap usulan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan KIP Kuliah sehingga program bantuan pendidikan tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong lahirnya mahasiswa yang aktif, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
KIP Kuliah Perlu Seimbang antara Aspek Ekonomi dan Kepemimpinan
Usulan Lia Istifhama menawarkan perspektif baru dalam penyaluran KIP Kuliah. Selama ini, program tersebut berorientasi pada kondisi ekonomi calon penerima. Penambahan rekam jejak organisasi dapat menjadi nilai tambah untuk mendorong lahirnya mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pengalaman berkontribusi di masyarakat.
Meski demikian, indikator aktivitas organisasi sebaiknya tidak dijadikan syarat utama. Aspek tersebut lebih tepat menjadi nilai tambah agar mahasiswa berprestasi yang kurang aktif berorganisasi tetap memiliki kesempatan memperoleh KIP Kuliah sesuai tujuan awal program, yakni membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.
