MAKLUMAT — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof Dr Abdul Mu’ti MEd menghadiri secara daring Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah bersama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia di Rumah HAMKA, Kuala Lumpur, Sabtu (8/8/2026).
FGD bertajuk “Penguatan Kapasitas PCIM dalam Perlindungan PMI” tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, khususnya dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan PCIM Malaysia dalam mendukung pelayanan pendidikan bagi WNI. Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan kunjungannya ke Rumah HAMKA, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), serta Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).
Dari kunjungan tersebut, ia mencatat adanya perkembangan sekaligus sejumlah tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak WNI di Malaysia.
Pemerintah, kata Abdul Mu’ti, berkomitmen mencari solusi agar seluruh anak WNI dapat memperoleh hak pendidikan secara maksimal. Layanan tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun Community Learning Center (CLC).
Ia mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah dikembangkan Kemendikdasmen ialah model pembelajaran jarak jauh (e-learning). Model ini memanfaatkan sekolah induk di Indonesia yang memiliki kesiapan untuk memberikan layanan pendidikan secara jarak jauh.
Hingga saat ini, Kemendikdasmen disebut telah menjalin kerja sama dengan 32 kepala daerah. Model kolaborasi tersebut selanjutnya akan diperluas untuk menjawab kebutuhan layanan pendidikan bagi WNI di Malaysia.
Penguatan layanan juga akan dilakukan dengan memanfaatkan mitra pelayanan pendidikan yang telah tersedia. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud).
Sekretaris LHKI PP Muhammadiyah, dra Yayah Khisbiyah MA, turut mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kemendikdasmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga Indonesia yang berada di luar negeri.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tersebut mengatakan Muhammadiyah melalui jaringan PCIM di berbagai negara siap mengambil peran dalam mendukung upaya pemenuhan hak pendidikan anak-anak WNI.
“Muhammadiyah dengan internasionalisasi gerakan maupun kader-nya yang dibuktikan dengan berdirinya PCIM di lebih dari 30 negara termasuk Malaysia, siap menjadi penghubung dan pendukung atas segala ikhtiar terbaik untuk memenuhi mandat konstitusional anak atas pendidikan,” tandasnya.
“Malaysia menjadi destinasi awal mengingat besarnya jumlah PMI maupun keterjangkauan akses mobilitas guna efektifitas pelayanan,” sambung Yayah.
Ketua PCIM Malaysia, H Fauzi Fatkhur menambahkan, PCIM Malaysia selama ini telah beberapa kali memfasilitasi agenda pelayanan pendidikan bagi PMI di Malaysia.
“Kader-kader persyarikatan sangat sigap dan siap untuk mendukung penguatan advokasi pendidikan, mengingat pengalaman maupun jaringan yang sudah teruji di lapangan,” kata kader yang sudah berdiaspora sejak tahun 80-an tersebut.
Agenda kolaboratif tersebut berlangsung pada 5 hingga 10 Agustus 2026. Puncak kegiatan digelar pada 8 Agustus dengan kehadiran Mendikdasmen serta dukungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Kegiatan tersebut melibatkan ratusan kader Muhammadiyah se-Malaysia, baik dari kalangan ekspatriat maupun PMI di tingkat akar rumput. Generasi muda juga turut terlibat melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia.***
*) Penulis: HMI El Hakim—Kuala Lumpur
