MAKLUMAT — Penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan ekonomi yang menempatkan mereka di desil 9 dan 10, meski kondisi kehidupan sehari-hari dinilai belum mencerminkan kelompok masyarakat kaya.
Pemerintah merespons polemik tersebut dengan menyiapkan kajian ulang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Kita tunggu saja sensus ekonominya. Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen,” ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).
Airlangga menegaskan kajian tersebut tidak berarti pemerintah akan mengubah jumlah kelompok desil. Menurut dia, desil tetap menggunakan skala 1 sampai 10 karena merupakan pembagian populasi berdasarkan persentase.
Polemik muncul setelah sejumlah warga menemukan status ekonomi mereka berada di desil 9 atau 10 dalam DTSEN. Padahal, sebagian dari mereka mengaku masih tinggal di rumah kontrakan, menggunakan kendaraan bekas, hingga memiliki penghasilan rumah tangga yang relatif terbatas.
Keluhan tersebut ramai dibicarakan di media sosial. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan, apakah desil 9 dan 10 otomatis berarti seseorang tergolong kaya?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan persoalannya bukan semata-mata pada metode BPS. Menurutnya, masalah muncul ketika desil digunakan sebagai penanda langsung kelas ekonomi.
“Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas,” kata Yusuf.
Desil 10 Tak Selalu Berarti Orang Kaya
Yusuf menjelaskan desil merupakan metode untuk mengurutkan penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita, lalu membaginya menjadi 10 kelompok dengan porsi masing-masing 10 persen populasi.
Berdasarkan data 2024 yang dikutip Yusuf, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan. Namun, nilai tersebut bisa mencapai sekitar Rp133 juta per kapita per bulan. Rentangnya sangat lebar, mencapai sekitar 44 kali lipat.
Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori kelas atas berdasarkan pengeluaran di atas Rp9,91 juta per kapita per bulan. Artinya, sebagian besar masyarakat yang masuk desil 10 masih berada dalam kelompok kelas menengah.
Risiko Salah Sasaran Subsidi
Persoalan menjadi lebih serius ketika desil 9 dan 10 digunakan sebagai dasar untuk menentukan akses masyarakat terhadap kebijakan tertentu, termasuk pembatasan Pertalite.
Yusuf memperkirakan sekitar 42,9 juta orang berpotensi ikut terdampak apabila desil 9 dan 10 dijadikan batas untuk pembatasan subsidi. Padahal, kelompok yang benar-benar masuk kategori kelas atas jauh lebih kecil.
Menurutnya, penggunaan batas desil juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi warga yang berada tepat di sekitar garis batas.
Dua orang dengan kondisi ekonomi yang relatif mirip bisa mendapat perlakuan berbeda hanya karena posisi mereka berada di sisi berbeda dari batas desil.
DTSEN Dibuat untuk Apa?
Yusuf menilai DTSEN tetap penting dan tidak tepat jika langsung dianggap sebagai sistem yang buruk. Masalahnya terletak pada cara menggunakan data tersebut.
DTSEN dirancang terutama untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat bawah melalui pendekatan proxy means testing. Ketika data tersebut digunakan untuk menyaring kelompok masyarakat atas, tingkat akurasinya perlu diperhatikan.
“Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya,” ujar Yusuf.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan klasifikasi berdasarkan ambang pengeluaran absolut ketika ingin menentukan kelompok ekonomi atas, bukan sekadar mengandalkan posisi desil.
Jangan Jadikan Desil sebagai Label Kaya-Miskin
Polemik desil menunjukkan bahwa angka statistik bisa menimbulkan persoalan ketika diterjemahkan secara sederhana menjadi label sosial.
Desil 10 tidak otomatis berarti seseorang kaya. Begitu pula desil 9 tidak serta-merta menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang secara utuh.
Kondisi ekonomi rumah tangga sangat kompleks. Penghasilan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran, kepemilikan aset, utang, biaya pendidikan, kesehatan, hingga lokasi tempat tinggal dapat memengaruhi kemampuan ekonomi seseorang.
Karena itu, evaluasi pemerintah terhadap DTSEN menjadi momentum penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran kebijakan. Data seharusnya membantu pemerintah membedakan masyarakat yang benar-benar mampu dari kelompok menengah yang masih membutuhkan perlindungan.
Jika desil digunakan terlalu sederhana sebagai dasar pemberian atau pencabutan fasilitas publik, masyarakat yang berada di batas kelompok justru berisiko menjadi korban.
