MAKLUMAT — Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia yang berada dalam kondisi tidak bersekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial yang digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
“Saat ini lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” ungkapnya.
Menurut Gus Ipul, kelompok tersebut kerap luput dari perhatian karena belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendataan maupun program bantuan pemerintah.
“Kelompok ini kerap disebut sebagai invisible people, yaitu masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh data dan program bantuan sosial,” jelas Gus Ipul.
Pemutakhiran DTSEN
Mantan Wali Kota Pasuruan itu menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut, lanjutnya, diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penanggulangan kemiskinan, serta penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala guna menjaga ketepatan sasaran kebijakan.
Ia menyebutkan, DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga menjadi acuan utama dalam penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN telah memuat sebanyak 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera. Klasifikasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas kebijakan secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus mendorong kemandirian kelompok masyarakat yang telah berdaya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengakui masih ditemukannya ketidaktepatan data di lapangan yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, pemutakhiran data merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan secara bersama dan konsisten agar kualitas DTSEN terus membaik.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk melakukan jihad pemutakhiran DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Saya mengajak Pak Bupati, camat, dan kepala desa, serta pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk gandeng tangan menghadirkan data yang akurat,” serunya.
“Istilah saya itu jihad untuk menghadirkan data yang akurat. Karena data ini sangat strategis dan penting sebagaimana arahan Bapak Presiden,” imbuh Gus Ipul.
Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Sidoarjo yang mulai melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Selanjutnya, hasil pembaruan data tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan diperingkat sesuai desil yang valid.
“Sehingga keluarga yang selama ini belum terjangkau dan tidak terbawa dalam proses pembangunan itu akan mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, dalam rangka pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.
Ia memaparkan bahwa jalur pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan melalui RT dan RW yang dimusyawarahkan di tingkat desa, kemudian diinput oleh operator desa. Oleh karena itu, peran operator desa dinilai sangat strategis sebagai ujung tombak penyediaan data yang akurat.
“Kita ingin Pak Bupati ya, operator desa ini mendapatkan pelatihan-pelatihan yang cukup. Karena mereka menjadi salah satu yang penting untuk menghadirkan data yang akurat. Ujung tombaknya, disamping RT/RW, operator desa ini penting,” tandasnya.
Sebagai contoh, Gus Ipul menyebutkan keberhasilan perbaikan data digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi. Tingkat kesalahan data yang sebelumnya mencapai 77 persen berhasil ditekan menjadi 28 persen setelah dilakukan perbaikan melalui DTSEN.
“Nanti dengan kerja keras lagi dan digitalisasi bansos secara bertahap nanti errornya bisa dibawah 10 atau dibawah 5 persen,” terangnya.
Dua Jalur Pembaruan Data
Seiring dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data menjadi kunci utama agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian Sosial membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan DTSEN melalui jalur formal dan jalur partisipatif.
Pada jalur formal, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT atau RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial. Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial, sebelum akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat berperan langsung melalui aplikasi Cek Bansos, pelaporan kepada pendamping Program Keluarga Harapan, layanan Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut, kata Gus Ipul, akan diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
