MAKLUMAT — Fragmentasi ekonomi global menempatkan bank sentral pada tantangan yang semakin kompleks. Di tengah perubahan geopolitik, perang dagang, perkembangan aset digital, hingga tuntutan pertumbuhan ekonomi, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga stabilitas moneter dan mendukung agenda pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi bahasan dalam diskusi mingguan perdana lembaga Economic Frontline bertajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi” yang digelar di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Diskusi ini terselenggara dengan dukungan lembaga kajian Transisi Bersih dan pengelola dana abadi Humanusia Fund. Forum tersebut mempertemukan sejumlah perspektif dari kalangan akademisi, lembaga kajian, pemerintah, serta pelaku pasar keuangan.
Inisiator Economic Frontline sekaligus pemantik diskusi, Harryadin Mahardika, menyoroti potensi persoalan yang lebih besar di balik tekanan kebijakan makroekonomi saat ini.
Menurutnya, bank sentral di berbagai negara menghadapi trade-off antara menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi dengan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Apakah sedemikian berat posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) maupun gubernur bank sentral global hari ini? Mengingat secara geopolitik dan geoekonomi kita menghadapi perubahan radikal, mulai dari perang dagang hingga gempuran aset digital dan stablecoin yang berpotensi melahirkan sistem moneter paralel,” sorotnya.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, menilai pembahasan mengenai independensi bank sentral perlu ditempatkan dalam konteks sejarah.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya independensi bank sentral pada dekade 1960-an pernah berkontribusi terhadap hiperinflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Independensi bank sentral diraih dengan proses dan biaya sejarah yang sangat panjang. Merawat independensi BI sejatinya jauh lebih mudah dan murah dibanding merebutnya kembali ketika sudah terlanjur hilang,” tutur Riefky.
Independensi Semu
Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyoroti munculnya gejala yang disebutnya sebagai shadow independence alias independensi semu. Ia menilai, secara formal bank sentral dapat terlihat independen, tetapi ruang kebijakan moneter dapat menyempit ketika menghadapi tekanan politik maupun kepentingan fiskal.
“Kekhawatiran kita adalah independensi semu, di mana secara operasional di atas kertas tampak mandiri, tetapi ruang kebijakannya tereduksi tekanan politik. Padahal, BI merupakan benteng terakhir pertahanan stabilitas ekonomi ketika pengelolaan fiskal menghadapi turbulensi,” tegas Huda.
Pada sisi lain, Juru Bicara Ekonomi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menepis anggapan bahwa independensi moneter telah terlucuti.
Merujuk pada konsep operational independence dan teori krisis ekonomi, Fithra menilai independensi bank sentral tetap perlu berjalan beriringan dengan koordinasi antarlembaga.
“Tantangan hari ini bukan melemahkan independensi, melainkan mengoptimalkan kolaborasi. Bank Indonesia dan pemerintah harus berdayung dalam perahu yang sama dengan irama selaras agar target-target pembangunan nasional tercapai tanpa mencederai mandat fundamental moneter,” jelasnya.
Perkembangan Teknologi Keuangan
Dari perspektif pasar keuangan, Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, menekankan pentingnya kepastian regulasi, transparansi, dan edukasi bagi investor, khususnya di tengah pertumbuhan jumlah investor ritel.
Ia juga menilai perkembangan teknologi keuangan global menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan bank sentral dalam menghadapi perubahan lanskap sistem keuangan.
“Bagi pasar dan investor ritel, yang paling esensial adalah kepastian, transparansi, dan perlindungan modal. Ke depan, bank sentral harus dipimpin oleh figur yang sangat memahami arus aset digital (cryptocurrency dan stablecoin) agar pergerakan modal tidak memicu distorsi peredaran uang domestik,” tandas Yoga.
Forum tersebut diarahkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang berbobot dan objektif, sekaligus menjadi salah satu referensi dalam pembahasan kebijakan publik dan isu ekonomi di Indonesia. Sebab itu, sebagai salah satu komitmen maka Diskusi Economic Frontline bakal dilanjutkan dengan forum diskusi mingguan yang mempertemukan beragam perspektif mengenai persoalan ekonomi dan politik.***
