MAKLUMAT – Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melorot tajam dalam delapan bulan terakhir. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Penurunan itu dinilai tidak lepas dari melemahnya dukungan kelompok kelas menengah yang merasa belum menikmati manfaat langsung dari berbagai program pemerintah.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan dirinya tidak terkejut dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, tanda-tanda pelemahan dukungan kelas menengah sudah terlihat dari berbagai indikator ekonomi beberapa waktu terakhir.
“Kalau saya pribadi tidak terlalu kaget dengan angka survei terbaru itu. Jauh-jauh hari banyak ekonom sudah mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia berkurang sekitar 13 juta orang,” ujar Hendri Satrio dalam kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Senin (3/8/2026).
Hendri menilai mayoritas program prioritas pemerintahan Prabowo selama ini lebih banyak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, beasiswa hingga Sekolah Rakyat.
Akibatnya, kelompok yang merasakan manfaat langsung dari program tersebut masih cenderung memberikan penilaian positif kepada pemerintah.
“Saya membayangkan 51 persen yang puas itu kemungkinan besar berasal dari kelas menengah ke bawah, mereka yang menerima BLT, bansos, MBG, memanfaatkan beasiswa, termasuk Sekolah Rakyat,” tandasnya.
Sebaliknya, kelas menengah yang tidak memperoleh manfaat langsung justru mulai menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah.
Fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) yang sempat ramai dibahas beberapa waktu lalu juga dinilai menjadi cerminan melemahnya daya beli masyarakat.
Menurut Hendri, kondisi ekonomi rumah tangga yang belum pulih membuat kelompok kelas menengah memilih menarik dukungan terhadap pemerintah.
“Saya menduga ketidakpuasan terjadi pada kelas menengah dan kaum terdidik karena memang banyak program Prabowo kali ini menyasar masyarakat kelas bawah,” ujarnya.
Meski hanya sekitar 18 persen dari total pemilih, Hendri mengingatkan pengaruh kelas menengah tidak bisa dianggap remeh. Kelompok ini memiliki daya pengaruh besar dalam membentuk opini publik di lingkungan sosial maupun dunia digital.
Ia berharap pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi agar kebijakan ke depan tidak hanya berpihak kepada kelompok penerima bantuan sosial, tetapi juga mampu menjawab keresahan kelas menengah yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Alarm bagi Pemerintah, Saatnya Evaluasi Kebijakan
Penurunan kepuasan publik hingga sekitar 30 poin dalam waktu delapan bulan merupakan sinyal politik yang serius. Bagi pemerintah, persoalannya bukan sekadar angka survei, melainkan perubahan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi sehari-hari.
Selama ini berbagai program unggulan memang menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kelas menengah justru menghadapi tekanan berupa melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, hingga meningkatnya biaya hidup.
Kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini di ruang publik. Jika keresahan mereka terus meningkat, dampaknya bukan hanya terhadap tingkat kepuasan pemerintah, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.
Karena itu, hasil survei ini layak menjadi momentum evaluasi kabinet dan penyempurnaan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
