MAKLUMAT — Keterlibatan perempuan dalam ruang politik dan pengambilan keputusan publik menjadi perhatian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Perhatian itu dicurahkan, salah satunya melalui Sekolah Politik Perempuan pada Sabtu-Ahad, 26–27 September 2026 di Amaris Hotel Darmo Surabaya.
Program selama dua hari satu malam itu disiapkan sebagai ruang belajar bagi kader perempuan Muhammadiyah untuk memahami dinamika politik dan kebijakan publik. LHKP melihat keterwakilan perempuan perlu diikuti dengan kemampuan untuk memahami persoalan publik, menyampaikan gagasan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua LHKP PWM Jawa Timur Dr. Mukayat Al Amin mengatakan dinamika sosial, politik, dan kebangsaan saat ini membutuhkan keterlibatan lebih luas dari masyarakat, termasuk perempuan.
“Dinamika sosial, politik, dan kebangsaan saat ini menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik,” katanya kepada wartawan Maklumat.id pada Jumat (25/9/2026).
Peran Substantif Perempuan
Menurut Mukayat, kehadiran perempuan di ruang politik tidak cukup diukur dari terpenuhinya kuota keterwakilan. Ia menilai perempuan perlu memiliki peran substantif agar kebijakan publik dapat mempertimbangkan persoalan perempuan, anak, serta kelompok rentan.
“Keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi kuota formalitas, melainkan sebuah kebutuhan substantif untuk menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, adil, berperspektif perempuan, anak, serta responsif terhadap kelompok rentan,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan perubahan tantangan yang dihadapi kader perempuan ketika memasuki ruang publik. Mukayat menyebut literasi kebijakan, komunikasi berbasis data, etika kepemimpinan publik, dan kemampuan menghadapi lanskap media digital sebagai sejumlah hal yang perlu dikuasai.
Muhammadiyah, menurut Mukayat, memiliki rekam jejak dalam pemberdayaan perempuan melalui ‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal gerakan ketika kader perempuan menghadapi persoalan politik dan kebijakan publik yang semakin kompleks.
Sekolah Politik Perempuan kemudian dirancang LHKP PWM Jawa Timur sebagai program intensif untuk memperkuat kapasitas kader perempuan Muhammadiyah. Mukayat menyebut program tersebut diarahkan untuk membangun kapasitas, integritas, serta keberanian kader dalam memasuki ruang publik.
“Program intensif selama dua hari satu malam ini dirancang sebagai kawah candradimuka untuk menggembleng kapasitas, integritas, dan keberanian akademis-praktis kader perempuan Muhammadiyah dalam mewarnai ruang publik demi kemaslahatan umat dan bangsa,” jelasnya.
Hadirkan Pembicara Berpengalaman
Sejumlah perempuan yang telah memiliki pengalaman di lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Anggota DPRD Kota Surabaya dr. Zuhrotul Mar’ah, Redaktur Senior Maklumat.id Rista Erfiana Giordano, Anggota DPR RI Dr. Reni Astuti, Anggota DPD RI/MPR RI Dr. Lia Istifhama, Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati, serta Anggota KPU RI Iffa Rosita.
Zuhrotul Mar’ah melihat pengalaman dan kebutuhan perempuan di tingkat keluarga maupun masyarakat perlu mendapat tempat dalam proses penyusunan kebijakan. Ia menilai persoalan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dapat terabaikan ketika perempuan tidak terlibat dalam ruang pengambilan keputusan.
“Perempuan punya kepekaan alami soal kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kalau kita tidak masuk ke ruang kebijakan, urusan mendasar masyarakat bawah sering terabaikan,” katanya.
Menurut dr Zuhro, sapaan akrabnya, keterlibatan tersebut membutuhkan pengetahuan tentang cara memperjuangkan persoalan masyarakat melalui jalur kebijakan. Karena itu, ia mengajak para peserta menjadikan ajang ini sebagai ruang belajar bersama.
Sementara itu, Rista Erfiana Giordano mendorong perempuan untuk menguasai komunikasi publik sebagai kemampuan penting untuk mengambil peran dalam kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin perlu memahami apa yang disampaikan, kepada siapa pesan ditujukan, dan bagaimana cara menyampaikannya agar gagasan dapat dipahami.
Rista akan mengajak peserta berlatih menyampaikan kritik terhadap kebijakan secara tegas tanpa menyerang pribadi. Menurutnya, kemampuan berbicara perlu didukung dengan data yang bermakna, kontak mata, intonasi, jeda, dan bahasa tubuh yang wajar.
“Komunikasi publik bukan soal siapa paling pintar bicara, soal membuat gagasan kita dipahami orang lain. Jangan takut salah saat belajar berbicara. Keberanian tidak muncul setelah sempurna, tumbuh saat kita berani mencoba,” ujar perempuan yang juga adalah Producer & Host Maklumat Podcast tersebut.
Kebutuhan Perspektif Perempuan
Reni Astuti membawa pengalaman dari politik nasional. Selama berada di Senayan, ia melihat kebutuhan terhadap perspektif perempuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ia menilai perempuan perlu berani menyampaikan gagasan ketika masuk dalam proses politik.
“Selama di Senayan, saya merasakan betul bahwa politik nasional sangat butuh keluwesan khas perempuan. Banyak persoalan bangsa yang solusinya justru butuh kepekaan kita,” katanya.
Reni juga menilai keberanian tersebut perlu dibangun melalui ruang belajar dan diskusi. Sekolah Politik Perempuan menurutnya dapat menjadi tempat untuk mengasah kemampuan perempuan sebelum mengambil peran lebih jauh dalam ruang publik.
“Kita tidak boleh lagi cuma jadi penonton, tapi harus berani melempar gagasan dengan bekal moral yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Lia Istifhama melihat keterlibatan perempuan dalam politik dari perspektif dakwah. Baginya, politik menjadi salah satu jalur untuk memastikan nilai keislaman dan etika kebangsaan dapat hadir dalam aturan yang dibuat negara.
“Masuk ke dunia politik itu sebenarnya bentuk nyata dari dakwah. Lewat jalur ini, kita bisa memastikan nilai keislaman dan etika kebangsaan tetap hidup dalam aturan negara,” jelas perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu.
Lia menilai keraguan perempuan untuk masuk ke dunia politik perlu dijawab dengan pengetahuan yang tepat. Ia mengajak para peserta memanfaatkan Sekolah Politik Perempuan untuk mempersiapkan diri sebelum terlibat lebih jauh dalam ruang politik.
“Jangan takut duluan, karena kalau bukan kita, porsi itu pasti akan diisi oleh orang lain,” katanya.
Dorong Keterlibatan Berdampak
Pengalaman di tingkat provinsi disampaikan Lilik Hendarwati. Anggota DPRD Jawa Timur itu menilai pengelolaan Jawa Timur membutuhkan keterlibatan perempuan yang mampu mendengar persoalan warga secara langsung dan membawanya ke ruang kebijakan.
“Mengurus provinsi sebesar Jawa Timur mustahil bisa adil tanpa pengawasan langsung dari kacamata perempuan,” ujarnya.
Lilik juga menekankan pentingnya integritas ketika perempuan memasuki ruang politik. Menurutnya, kemampuan menyerap aspirasi masyarakat perlu berjalan bersama keteguhan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Kita butuh sosok tangguh yang mau mendengar keluhan warga di desa lalu menyuarakannya ke meja dewan, tentunya dengan integritas tinggi agar tidak gampang goyah,” katanya.
Perspektif lain datang dari Iffa Rosita sebagai anggota KPU RI. Ia menempatkan keterlibatan perempuan dalam kaitannya dengan kualitas demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, perempuan perlu mengambil peran dalam menjaga proses politik agar berjalan dengan baik.
“Demokrasi baru bisa dibilang sehat kalau perempuan tidak sekadar jadi pelengkap angka. Kita punya tanggung jawab moral untuk mengawasi sistem pemilu dan mencegah praktik politik uang,” jelasnya.
Iffa menilai keterlibatan tersebut membutuhkan wawasan agar perempuan dapat mengenali persoalan dalam sistem pemilu dan mengetahui ruang yang dapat diawasi. Ia pun mengajak peserta belajar bersama melalui Sekolah Politik Perempuan.
“Perempuan harus berani berada di depan untuk menjaga agar iklim politik kita tetap waras dan bersih,” ujarnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
