MAKLUMAT — Diskursus mengenai pengisian pos kursi wakil presiden (Wapres)—yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka—mulai memasuki babak penting. Wacana pun sudah mulai bergeser pada hal yang makin serius: apakah pos Wapres itu akan di isi oleh kalangan profesional atau justru dari representasi partai politik (parpol)?
Secara ketatanegaraan, tidak ada aturan konstitusi maupun undang-undang yang mengharuskan atau melarang calon Wapres pengganti Gibran berasal dari partai politik. Presiden memiliki kewenangan otoritatif mengusulkan figur manapun, termasuk kalangan profesional atau nonpartai sekalipun—selama memenuhi syarat administratif sebagaimana jadi ketentuan konstitusi.
Konstitusi hanya mengatur—bahwa presiden memiliki limitasi waktu selambat-lambatnya 14 hari dalam pengajuan nama pengganti Wapres. Sementara MPR berkewajiban selambat-lambatnya 60 hari untuk menentukan Wapres definitif dari nama yang sudah di usulkan Presiden (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945).
Bertolak dari hal tersebut, maka latar belakang partai politik (parpol) atau non-parpol tidak menjadi pokok pertimbangan konstitusional dalam penjaringan figur calon wapres pengganti Gibran. Kapasitas calon wapres pengganti Gibran, justru sangat bergantung pada penilaian subjektif presiden Prabowo—sebagai pihak pihak pengusul dua nama—serta akseptabilitas politik di tingkat MPR—selaku pihak yang berwenang memilih satu nama.
Namun, jika yang disasar lebih pada fungsi ketatanegaraan, wapres pengganti Gibran haruslah sosok yang secara kompotensi dan kualifikasi—bisa membantu dan memperkuat tugas-tugas kepresidenan Prabowo dalam kerja-kerja kenegaraan dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam konstitusi.
Wapres dalam Konstitusi
Kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta berbagai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan pasal 4 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden“—menjadi penegasan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial–di mana presiden sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi—di mana dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, presiden didampingi dan dibantu oleh seorang wakil presiden.
Dalam konteks inilah, maka secara ketatanegraan kedudukan wapres sebagai tidak lain dan tidak bukan merepresentasi sebagai pembantu utama Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun demikian, meskipun berkedudukan sebagai pembantu presiden, posisi wapres tidak sederajat dengan menteri biasa, melainkan berada satu level di bawah Presiden dan merupakan bagian dari satu institusi tunggal eksekutif (single executive).
Untuk itu, kapasitas yang diperlukan untuk wapres pengganti Gibran, lebih ditekankan pada apakah figur tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni? Bagaimana rekam jejak teknokratisnya? Sejauh mana kecakapan kepemimpinan mengoordinasikan kementerian dan lembaga? Dan, yang paling krusial, bagaimana integritas moral dan rekam jejaknya di hadapan publik?
Di sisi yang lain, calon wapres pengganti Gibran haruslah mampu bekerja sama secara harmonis dalam menerjemahkan visi-misi pemeritahan yang sedang berjalan tanpa menimbulkan dualisme kepemimpinan.
Memiliki rekam jejak manajerial dalam memimpin birokrasi dan dalam hal pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional maupun internasional. Kapasitas kepemimpinan nasional bagi sosok wapres diperlukan karena wapres adalah pihak pertama yang menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan tetap (pasal 8 ayat 1 UUD 1945)
Dalam sistem presidensial yang kita anut, posisi wakil presiden bukanlah sekadar “ban serep” seremonial atau pelengkap struktur ketatanegaraan. Ia adalah mitra strategis kepala negara yang dituntut untuk menopang beban kerja eksekutif yang sangat kompleks.
Oleh karena itu, dalam konteks suksesi pengisian kursi wapres kali ini, faktor chemistry atau kecocokan personal dan politik dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Tanpa chemistry yang solid, pemerintahan hanya akan melahirkan “matahari kembar” atau friksi internal yang justru menguras energi bangsa.
Seorang wakil presiden pengganti tidak hanya wajib memahami secara konseptual visi besar Asta Cita yang diusung pemerintahan Prabowo, tetapi juga harus mampu bergerak seirama dengan langkah-langkah taktis maupun strategis yang hendak dituju oleh Presiden.
Dalam realitas politik kepartaian di Indonesia, figur yang telah teruji dalam dinamika koalisi justru sering kali memiliki kepekaan politik dan chemistry yang lebih terukur dibandingkan figur luar yang tiba-tiba diterjunkan ke pusaran kekuasaan.
77% Wapres RI Berlatar Parpol
Dalam konteks pemenuhan target kualitatif tugas-tugas kepresidenan yang sangat kompleks itu, maka kehadiran sosok pemimpin yang lahir dari penempaan matang dan panjang di jenjang kaderisasi partai–serta ditopang oleh pengalaman birokrasi yang mapan, bisa jadi pilihan alternatif yang dibutuhkan.
Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar (Cak Imin)—dalam bursa perbincangan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI—adalah hal yang relevan, walau mereka masih sebatas wacana publik, dorongan internal partai/relawan, serta analisis pengamat politik, dan belum merupakan kandidat resmi yang disodorkan.
Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Ini dinilai sejumlah pengamat merepresentasikan opsi penguatan koordinasi internal pemerintahan dan parlemen karena kedekatan politiknya dengan Presiden Prabowo Subianto. Namanya juga sempat diusulkan oleh kelompok relawan. Namun, menurut laporan Kompas pada 13 November 2026, Dasco hingga kini disebut belum bersedia.
Sementara Puan Maharani, tidak lain merupakan ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan. Ia dipandang oleh sejumlah pengamat politik sebagai opsi perluasan koalisi dan rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, bahkan memprediksi kemungkinan skenario kompromi politik jika Puan maju sebagai calon wapres pengganti Gibran, di mana kursi Ketua DPR RI berpotensi dialihkan ke Partai Gerindra.
Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut diperhitungkan karena basis dukungan PKB sebagai partai berbasis Islam terbesar hari ini—di mana secara hubungan historis dan aspiratif dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain figur Cak Imin dipandang memiliki kecakapan secara kepemimpinan karena pengalamannya yang panjang di pemerintahan.
Hal itu berkesusuain dengan data yang menunjukkan bahwa sejak Indonesia merdeka pada 1945, tercatat sebanyak 10 dari total 13 tokoh yang pernah menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki latar belakang, rekam jejak, atau afiliasi yang kuat dengan partai politik.
Secara urutan jabatan ketatanegaraan, posisi tersebut tercatat hingga Wakil Presiden ke-14 karena Jusuf Kalla menjabat sebanyak dua kali pada periode yang tidak berturut-turut, yakni sebagai Wapres ke-10 dan ke-12.
Tantangan Teknokratis Kader Parpol
Dari rangkaian data historis lintas rezim tersebut, tergambar sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa secara rata-rata, DNA dari Wakil Presiden Republik Indonesia adalah kader atau tokoh partai politik.
Dari total 13 tokoh yang pernah menjabat sebagai Wapres sepanjang berdirinya republik ini, figur yang benar-benar tidak berlatar belakang partai politik hanya berjumlah tiga orang: Mohammad Hatta pada era Orde Lama, Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada era Orde Baru, dan Boediono pada era pasca-Reformasi.
Dengan kata lain, sekitar 77 persen wakil presiden dalam sejarah Indonesia adalah figur berlatar belakang partai politik. Angka 77 persen tersebut memberikan pesan konstitusional sekaligus sosiologis yang sangat terang bahwa partai politik bukanlah penghalang bagi lahirnya pemimpin nasional yang berkualitas.
Sebaliknya, dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik merupakan instrumen sah untuk mengagregasi kepentingan rakyat dan melakukan kaderisasi kepemimpinan.
Dalam konteks ini, menutup pintu bagi kader partai politik dalam bursa calon wapres pengganti Gibran justru merupakan langkah mundur yang ahistoris dan mencederai logika demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, ketimbang terus terjebak dalam perdebatan sempit mengenai label “orang partai” atau “non-partai”, publik dan para pemangku kepentingan di MPR sebaiknya mengarahkan sorotan pada standar kualifikasi yang lebih substansial.
Partai politik tidak lagi waktunya direduksi dan dipersepsi hanya sebagai mesin pemburu rente dan kendaraan elektoral, bukan sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Pola pikir dikotomis yang mengemuka dalam perdebatan hangat mengenai sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka—yang sering kali mengesankan menciptakan jarak yang lebar—antara entitas partai politik dan ruang-ruang teknokrasi pemerintahan haruslah disudahi.
Seolah-olah, person dengan status sebagai kader atau pengurus partai politik otomatis tidak memiliii legitimasi serta kapasitas untuk mengisi pos-pos teknokratik, sementara figur nonpartisan selalu diasumsikan suci dari kepentingan dan mumpuni secara manajerial.
Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan disepakati untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto—termasuk jika ia berasal dari kalangan elite partai politik—harus diuji berdasarkan rekam jejak teknokratisnya, kapasitas kepemimpinannya dalam mengelola krisis, integritasnya yang bersih, serta keselarasan visinya dalam mengeksekusi Asta Cita.
Dan, sejarah telah membuktikan bahwa kualitas seorang wakil presiden tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya kartu tanda anggota partai di sakunya.
Ketika kapasitas teknokratis berpadu dengan kecakapan politik serta chemistry yang kuat bersama Presiden, latar belakang partai politik justru menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk mengonsolidasikan dukungan parlemen dan mempercepat eksekusi program pembangunan nasional. Jadi, jika calon wapres pengganti Gibran berlatar belakang partai politik, why not?***
