MAKLUMAT — Pernahkah kita bertanya, mengapa partai politik begitu sibuk mencari dukungan masyarakat ketika pemilu tiba, tetapi justru sering kali sulit dijangkau ketika masyarakat ingin mengetahui bagaimana partai tersebut mengelola organisasinya? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan persoalan yang cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang hukum.
Partai politik memang menjadi bagian penting dalam demokrasi. Melalui partai politik, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memilih wakil rakyat, bahkan ikut menentukan siapa yang akan memimpin negara. Bisa dibilang, partai politik merupakan salah satu jembatan antara masyarakat dan kekuasaan pemerintahan.
Di Indonesia, keberadaan partai politik juga dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, membentuk partai politik bukan sekadar aktivitas organisasi, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Namun, ada satu hal yang menarik untuk dibicarakan: apakah karena partai politik memiliki kebebasan dalam berorganisasi, lantas seluruh aktivitasnya dapat berjalan tanpa pengawasan negara? Tentu tidak sesederhana itu.
Tak Bisa Dipisahkan Dari Negara
Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami satu hal: partai politik bukanlah lembaga pemerintahan. Partai politik dibentuk oleh warga negara secara sukarela dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, partai politik dipahami sebagai organisasi nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.
Meskipun bukan lembaga pemerintahan, aktivitas partai politik tidak sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum administrasi negara. Mengapa? Karena ada sejumlah urusan partai politik yang melibatkan kewenangan pemerintah.
Contoh paling sederhana adalah proses pengesahan partai politik sebagai badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum, partai politik harus didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pemerintah kemudian melakukan penelitian dan verifikasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan.
Di sinilah Hukum Administrasi Negara mulai mengambil peran. Pemerintah menjalankan kewenangannya melalui tindakan dan keputusan administrasi yang memiliki akibat hukum bagi partai politik.
Namun, kewenangan tersebut tentu tidak boleh digunakan sesuka hati. Pemerintah tidak bisa menolak atau menghambat pengesahan suatu partai politik hanya karena perbedaan pandangan atau kepentingan politik. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan kata lain, negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan itu juga memiliki batas.
Menggunakan Uang Negara, Perlu Diawasi
Kita tentu tahu bahwa partai politik membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan organisasi, melakukan pendidikan politik, mengembangkan kader, hingga mengelola sekretariat. Menariknya, sebagian kebutuhan tersebut dapat didukung melalui bantuan keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Partai Politik. Artinya, negara memberikan dukungan keuangan kepada partai politik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Namun, ada konsekuensi yang harus dipahami. Ketika sebuah organisasi menerima uang yang bersumber dari keuangan negara, maka penggunaan dana tersebut tidak bisa dianggap sebagai urusan internal semata.
Partai politik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan tersebut. Bahkan, Pasal 34A UU Partai Politik mengatur kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit setiap tahun.
Belum lagi Pasal 39 UU Partai Politik yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap tahun.
Pertanyaannya kemudian, jika masyarakat ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan berbagai sumber penerimaan lainnya, bukankah masyarakat juga berhak berharap agar uang yang diberikan kepada partai politik dikelola dengan benar?
Di sinilah prinsip akuntabilitas menjadi penting. Bantuan keuangan negara bukan hadiah yang dapat digunakan sesuka hati. Ada tujuan, batas penggunaan, dan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Persoalannya bukan hanya apakah laporan keuangan sudah diserahkan, tetapi juga apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Negara dan Isi Dapur Partai
Meskipun pengawasan terhadap partai politik diperlukan, bukan berarti pemerintah boleh mencampuri seluruh urusan internal partai politik.
Bayangkan jika pemerintah dapat dengan mudah menentukan siapa yang harus menjadi ketua umum suatu partai, siapa yang boleh menjadi pengurus, atau bagaimana partai tersebut harus mengambil keputusan internal. Kondisi seperti ini justru dapat membahayakan demokrasi.
Partai politik tetap memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Mulai dari menentukan kepengurusan, menyusun program kerja, melakukan kaderisasi, hingga menetapkan kebijakan organisasi. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, urusan tersebut merupakan bagian dari otonomi organisasi.
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika terjadi konflik kepengurusan di internal partai politik. Tidak jarang, perselisihan tersebut berujung pada saling klaim kepengurusan yang sah. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh serta-merta mengambil keputusan berdasarkan kepentingan politik tertentu.
Undang-Undang Partai Politik telah menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain, sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, terdapat batas yang jelas antara kewenangan negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebebasan partai politik untuk mengelola organisasinya.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, batas tersebut penting agar kewenangan pemerintah tidak berubah menjadi alat intervensi politik. Prinsip legalitas, kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan wewenang harus tetap menjadi pegangan.
Jangan Hanya Sibuk Mengurus Pemilu
Selama ini, pembicaraan mengenai partai politik sering kali lebih banyak berpusat pada pemilu, perebutan kursi kekuasaan, dan persaingan antarpartai. Padahal, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana partai politik mengelola organisasinya sendiri.
Partai politik yang sehat seharusnya tidak hanya terlihat aktif ketika menjelang pemilu. Partai politik juga perlu memiliki sistem kaderisasi yang jelas, pengelolaan keuangan yang terbuka, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Jangan sampai partai politik begitu lantang berbicara tentang transparansi dan pemberantasan korupsi ketika berada di ruang publik, tetapi justru tidak menerapkan prinsip yang sama dalam pengelolaan internalnya.
Memang, regulasi mengenai partai politik sudah tersedia. Akan tetapi, keberadaan peraturan saja tidak cukup jika pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap bantuan keuangan partai politik perlu dilaksanakan secara konsisten.
Transparansi juga seharusnya tidak berhenti pada dana bantuan pemerintah, tetapi mencakup tata kelola keuangan partai secara lebih luas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan partai politik yang mampu memenangkan pemilu, tetapi juga partai politik yang dapat dipercaya.
Jadi, Seberapa Bebas Sebenarnya Partai Politik
Pada akhirnya, hubungan antara partai politik dan Hukum Administrasi Negara berbicara tentang satu persoalan mendasar: bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berorganisasi dan tanggung jawab hukum.
Partai politik memang berhak menentukan arah dan kebijakan organisasinya sendiri. Negara tidak boleh menggunakan kewenangan administrasi untuk membatasi kebebasan politik secara sewenang-wenang.
Namun, partai politik juga tidak dapat menjadikan independensi organisasi sebagai alasan untuk menghindari kewajiban hukum, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.
Hukum Administrasi Negara hadir bukan untuk mengendalikan kehidupan politik, melainkan memastikan bahwa kewenangan pemerintah dijalankan sesuai hukum dan hubungan antara negara dengan partai politik berlangsung secara tertib serta bertanggung jawab.
Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak partai politik yang berdiri atau seberapa sering pemilu diselenggarakan. Demokrasi juga perlu dilihat dari kualitas lembaga politik yang menjalankannya.
Sebab, partai politik bukan hanya tempat orang-orang memperjuangkan kekuasaan. Partai politik juga merupakan tempat masyarakat menitipkan harapan. Dan ketika kepercayaan publik sudah diberikan, tanggung jawab untuk menjaganya tentu tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele.
