Proyek Influencer RANS Rp14,7 Miliar Ditelusuri KPK, Ini Pengakuan Raffi Ahmad

MAKLUMAT – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Pengakuan tersebut disampaikan Raffi saat merespons polemik pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Raffi dikutip dari akun media sosialnya, Senin (16/11).

Raffi menjelaskan konsultasi tersebut dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Dia mengaku saat itu ingin memastikan kelanjutan pekerjaannya di dunia hiburan, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial.

Meski mengklaim telah memperoleh penjelasan dari KPK, Raffi mengakui bahwa aktivitas profesional seorang pejabat publik juga harus mempertimbangkan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat.

“Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” ujarnya.

KPK Telusuri Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar

Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Baca Juga  Minta Maaf dan Batal Jadi Tersangka, Pakar Sebut KPK Sudah Kehilangan Marwah

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah melalui portal Inaproc, lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP selama 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Total nilai delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Pekerjaan yang tercatat meliputi penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menyoroti sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut, mulai dari transparansi, persaingan penyedia jasa, efektivitas penggunaan anggaran negara, hingga potensi benturan kepentingan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

KPK juga akan mencermati kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Meski demikian, pendalaman tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana ataupun keterlibatan seseorang dalam korupsi.***