MAKLUMAT — Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang penyelenggaraan ibadah haji. Haji memang merupakan ibadah yang secara khusus dijalankan oleh umat Islam, tetapi pelayanan yang memungkinkan jutaan jemaah berangkat, menjalankan ibadah, dan kembali ke Tanah Air dengan selamat merupakan pekerjaan kemanusiaan yang melibatkan banyak orang.
Di sinilah gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengenai keterlibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan pendukung jemaah haji, patut mendapatkan perhatian.
Gagasan yang disampaikan Dahnil dalam kunjungannya ke Manado pada 30 Oktober 2026 itu bukan sekadar wacana tentang toleransi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara menghadirkan pelayanan publik yang profesional, manusiawi, dan mampu mencerminkan karakter bangsa Indonesia.
Dahnil menjelaskan, bahwa keterlibatan masyarakat nonmuslim dapat dilakukan pada tugas-tugas teknis yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Pelayanan haji, menurutnya, berlangsung sejak jemaah berangkat dari Indonesia hingga kembali ke Tanah Air. Karena itu, ruang pelayanan tidak hanya berada di Makkah dan Madinah, tetapi juga mencakup embarkasi dan debarkasi di berbagai daerah.
Penjelasan ini penting. Sebab, perdebatan mengenai pelibatan masyarakat lintas agama seharusnya tidak berhenti pada persoalan identitas, melainkan juga melihat jenis pekerjaan, kompetensi, dan tanggung jawab yang dijalankan.
Pelayanan Publik Tidak Mengenal Sekat Kemanusiaan
Indonesia dibangun di atas kenyataan bahwa masyarakatnya berbeda-beda. Perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya bukan sesuatu yang dapat dihapus, tetapi harus dikelola agar menjadi kekuatan bersama.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan dokter, perawat, petugas transportasi, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan dari berbagai latar belakang agama bekerja bersama. Mereka melayani masyarakat tanpa harus mempertanyakan keyakinan orang yang membutuhkan pertolongan.
Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam pelayanan pendukung jemaah haji. Seorang tenaga medis yang bertugas di embarkasi, misalnya, memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Seorang petugas teknis bertanggung jawab memastikan fasilitas berfungsi dengan baik. Petugas transportasi harus memastikan perjalanan berlangsung aman.
Dalam tugas-tugas tersebut, kompetensi, integritas, dan tanggung jawab merupakan ukuran utama.
Tentu saja, pelayanan pendukung tidak boleh dicampuradukkan dengan tugas pembimbingan atau pelaksanaan ibadah yang memiliki ketentuan syariat tersendiri. Pembedaan ini justru harus dijelaskan secara tegas agar gagasan Dahnil tidak dipahami secara keliru.
Dengan demikian, yang diperluas adalah ruang gotong royong dalam pelayanan, bukan batas-batas pelaksanaan ibadah.
Toleransi yang Tidak Berhenti pada Slogan
Selama ini, toleransi kerap dipahami sebatas kesediaan untuk menghormati perbedaan. Pemahaman tersebut penting, tetapi belum cukup.
Toleransi yang lebih bermakna adalah ketika masyarakat yang berbeda keyakinan dapat bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi sesama manusia.
Seorang warga nonmuslim yang membantu seorang jemaah haji lanjut usia menaiki kendaraan, misalnya, sedang melakukan tindakan kemanusiaan. Seorang tenaga medis yang memberikan pertolongan kepada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sedang menjalankan tanggung jawab profesional sekaligus kemanusiaan.
Dalam situasi demikian, yang menjadi pusat perhatian bukanlah perbedaan agama, melainkan manusia yang membutuhkan pertolongan.
Gagasan Dahnil membawa pesan bahwa kebinekaan Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Bukan sekadar melalui pidato atau pernyataan politik, tetapi melalui kerja bersama yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Bagi bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam menjaga kerukunan, pendekatan seperti ini layak dikembangkan.
Menjaga Kekhususan Ibadah, Memperluas Ruang Pengabdian
Dukungan terhadap gagasan Dahnil tentu tidak berarti mengabaikan ketentuan agama.
Haji merupakan ibadah yang memiliki aturan dan persyaratan tersendiri. Karena itu, petugas yang menjalankan fungsi pembimbingan ibadah harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, pelayanan haji memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada urusan ritual.
Ada persoalan kesehatan, transportasi, logistik, administrasi, keamanan, pengelolaan fasilitas, dan perlindungan jemaah. Seluruhnya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem kerja yang dapat diandalkan.
Dalam konteks inilah gagasan pelibatan masyarakat lintas agama dapat ditempatkan secara proporsional.
Respons MUI yang menekankan pentingnya membedakan petugas lapangan dan petugas ibadah juga perlu dibaca sebagai pengingat bahwa inklusivitas harus berjalan bersama kepastian aturan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menjelaskan batas-batas tersebut secara terbuka. Dengan penjelasan yang tepat, masyarakat tidak perlu terjebak dalam pertentangan yang sebenarnya dapat dihindari.
Ukuran Keberhasilan Tetaplah Pelayanan Jemaah
Pada akhirnya, gagasan yang baik harus diuji melalui pelaksanaannya.
Keterlibatan masyarakat lintas agama tidak boleh berhenti pada simbol atau sekadar menjadi pernyataan yang menarik perhatian publik. Harus ada perencanaan yang jelas mengenai jenis pekerjaan, kompetensi, penempatan, serta tanggung jawab masing-masing petugas.
Kementerian Haji dan Umrah perlu memastikan bahwa setiap petugas pendukung ditempatkan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Rekrutmen harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Standar kompetensi tetap menjadi dasar. Demikian pula perlindungan terhadap jemaah, kepastian tugas, dan mekanisme evaluasi.
Dengan cara itu, gagasan kebinekaan dapat menghasilkan manfaat yang konkret. Jemaah memperoleh pelayanan yang lebih baik, petugas bekerja sesuai keahlian, dan masyarakat melihat bahwa perbedaan tidak menghalangi kerja bersama.
Inilah bentuk reformasi pelayanan publik yang sesungguhnya: bukan sekadar mengubah struktur organisasi, melainkan membangun cara berpikir bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai kompetensinya.
Haji sebagai Pesan bagi Indonesia
Ada pesan yang lebih luas dari gagasan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penyelenggaraan haji dapat menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga kekhususan suatu ibadah sekaligus merawat semangat kemanusiaan yang universal.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Bagi umat Islam, haji merupakan perjalanan spiritual yang sangat penting. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan haji juga merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.
Ketika seorang jemaah memperoleh pertolongan dari petugas yang berbeda agama, yang bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, di situlah nilai kebinekaan menemukan bentuknya yang paling sederhana sekaligus paling bermakna.
Karena itu, gagasan Dahnil patut didukung dan dikembangkan dengan perencanaan yang matang. Bukan karena toleransi harus selalu ditampilkan dalam setiap kebijakan, melainkan karena pelayanan publik memang harus dibangun berdasarkan kompetensi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.
Haji adalah ibadah umat Islam. Namun, semangat menolong manusia yang menyertai penyelenggaraannya merupakan nilai yang dapat dirawat oleh seluruh bangsa. Dan di tengah masyarakat yang beragam, gotong royong semacam itulah yang membuat Indonesia tetap berdiri sebagai rumah bersama.***











