Kenapa Anwar Sadad Belum Ditahan KPK? Ini Alasan Penyidik

Anwar Sadad mangkir dari panggilan KPK.

MAKLUMAT – Anggota DPR RI, Anwar Sadad (AS) belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Sementara stafnya, Bagus Wahyudiono, telah ditahan pada Senin (16/11/2026).

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, AS sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan bersama Bagus. Namun, penyidik menerima surat permintaan penjadwalan ulang karena agenda pemeriksaan berbenturan dengan kegiatannya sebagai anggota DPR RI.

Menurut Taufik, permintaan penjadwalan ulang dapat dipertimbangkan sepanjang alasan ketidakhadiran dinilai patut dan wajar menurut ketentuan hukum acara.

“Untuk Saudara AS, dalam suratnya saat itu memang ada alasan ketidakhadirannya karena benturan dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai anggota DPR RI dan belum disebutkan kapan yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang,” ujar Taufik dalam tayangan Youtube KPK, dikutip Selasa (17/11/2026).

KPK Evaluasi Alasan AS Tidak Hadir

Taufik mengatakan, penyidik akan mengevaluasi alasan ketidakhadiran AS sebelum menentukan langkah pemanggilan berikutnya. KPK juga akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut. Penyidik dapat kembali melayangkan surat panggilan apabila alasan ketidakhadiran sebelumnya dinilai patut dan wajar.

Baca Juga  Beberkan Dana Rp1 Miliar dan Perintah Kiai Said Aqil ke KPK, Gus Lilur: Nobar Suap Muktamar NU akan Saya Gelar

“Pastinya nanti akan dievaluasi terkait alasan ketidakhadirannya dan kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang,” kata Taufik.

Sementara itu, Bagus Wahyudiono hadir memenuhi panggilan penyidik pada 16 November 2026. Menurut Taufik, Bagus sebelumnya telah berkoordinasi melalui WhatsApp dan menyatakan kesediaannya untuk hadir pada tanggal tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, Bagus langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Peran Bagus Wahyudiono dalam Kasus Hibah Jatim

KPK menduga Bagus memiliki peran penting dalam pengurusan dana hibah pokmas yang dialokasikan untuk AS saat menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.

Bagus diduga bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan (korlap), serta memverifikasi kelengkapan proposal.

Selain itu, Bagus diduga mengoordinasikan dan mengelola commitment fee dari para korlap serta merekapitulasi penerimaan dan pengeluaran AS.

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, alokasi dana hibah yang diduga menjadi jatah AS selama 2019–2022 mencapai Rp291,5 miliar.

Dari alokasi tersebut, KPK menduga terdapat permintaan commitment fee kepada korlap. Total penerimaan yang diduga terkait dengan AS mencapai Rp41,7 miliar. Sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima AS, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.

Baca Juga  Empat Parpol Usung Prabowo, Pengamat Sebut Peluang Anies dan Ganjar Tetap Besar

KPK juga mengungkap dugaan pemotongan kembali dana hibah oleh para korlap sebesar 20–30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari anggaran awal.

KPK Pertimbangkan Penggabungan Berkas Perkara

Selain menjelaskan alasan ketidakhadiran AS, Taufik menyampaikan bahwa penyidik masih mempertimbangkan strategi penyelesaian perkara terhadap para tersangka.

Penyidik akan mengevaluasi apakah berkas perkara AS dan Bagus Wahyudiono disusun menjadi satu berkas atau dipisahkan.

Menurut Taufik, penahanan Bagus membuat penyidik harus memperhatikan masa penahanan selama proses pemberkasan hingga penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum KPK.

“Strategi penyidikan apakah nanti berkasnya menjadi satu bersamaan dengan tersangka yang lain ataukah kemudian diberkas secara terpisah, tetapi tetap akan diselesaikan oleh tim penyidik,” jelasnya.

Taufik menegaskan, proses penyidikan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan tidak dipengaruhi afiliasi politik para pihak yang terlibat.

KPK menyatakan perkara dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang bermula pada 2022. Penyidik berkomitmen mempercepat penyelesaian perkara tersebut hingga tahap penuntutan.***