DKPP Segera Sidangkan Empat Aduan Etik Terkait Syarat Pendidikan Gibran

gibran

MAKLUMAT –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. DKPP menyatakan empat dari lima pengaduan yang masuk telah memenuhi syarat untuk disidangkan pada 2026.

” Pelaksanaan sidang memungkinkan digelar tahun ini,” ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito di Jakarta dikutip, Selasa (17/11/2026). menyusul perkembangan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik setelah munculnya sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik.

Meski demikian, Heddy belum menyampaikan tanggal pasti pelaksanaan sidang. DKPP masih memproses pengaduan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Empat Pengaduan Memenuhi Syarat

Heddy menjelaskan DKPP telah menerima lima pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan Wakil Prsiden pada Pemilu 2024.

Dari lima pengaduan tersebut, empat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Sementara itu, para pihak yang menjadi teradu dalam perkara tersebut merupakan penyelenggara pemilu.

“Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang,” kata Heddy.

Baca Juga  Muhammadiyah, Gibran, dan Ujian Kedewasaan Demokrasi

DKPP menegaskan akan menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk. Namun, lembaga tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa setiap pengaduan agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.

DKPP juga memastikan proses penanganan perkara mengacu pada Pedoman Beracara DKPP. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Lima Laporan Masuk pada Oktober 2026

Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan data penerimaan pengaduan, dua laporan masuk pada 8 dan 9 Oktober 2026. Masing-masing tercatat dengan nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 dan 039/01-08/SET-02/X/2026.

Selanjutnya, DKPP menerima tiga pengaduan lainnya. Satu laporan masuk pada 13 Oktober 2026 dengan nomor 042/02-12/SET-02/X/2026, disusul laporan bernomor 044/02-13/SET/X/2026 pada tanggal yang sama.

Satu pengaduan berikutnya diterima pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.

Seluruh pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

DKPP menyatakan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pihak maupun lembaga yang diadukan melalui situs resmi DKPP. Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menangani seluruh laporan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Baca Juga  Bawaslu Surati KPU: Taati dan Laksanakan Putusan MK

Dengan empat pengaduan yang telah memenuhi syarat, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik tersebut kini memasuki tahap penjadwalan persidangan. DKPP belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang.