Zainuddin Maliki: Desa Bukan Lagi Objek, Tapi Bisa Jadi Penentu Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Zainuddin Maliki saat menghadiri FGD bersama para pegiat dan pendamping desa di Desa Balen, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok.)

MAKLUMAT — Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi, menyebut bahwa desa dan masyarakat bukan lagi sekadar penerima kebijakan pemerintah.

Menurutnya, desa justru kini mampu menjadi salah satu aktor penentu arah pembangunan nasional, melalui berbagai inisiatif pembangunan dan penguatan ekonomi yang tumbuh dari bawah.

Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah Pembangunan Desa Menuju Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan“, yang diikuti para pegiat dan pendamping desa di Desa Balen, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/11/2026).

Zainuddin menjelaskan, Mendes PDT Yandri Susanto melalui 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, berupaya mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui berbagai kelembagaan dan instrumen ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah BUMDes telah mencatatkan omzet hingga puluhan miliar rupiah per tahun. Beberapa di antaranya memiliki omzet Rp17 miliar hingga Rp28 miliar. Bahkan, BUMDes Desa Ngoran, Blitar, menjadi eksportir kendang jimbe ke Tiongkok dengan pendapatan bersih mencapai Rp18 miliar per tahun.

Baca Juga  Kelompok KKN Unmuh Jember Kawal UMKM Sumberejo Urus NIB, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

“Desa tidak lagi sekadar menunggu kebijakan dari atas. Masyarakat desa sudah bergerak, mengorganisasikan kekuatan ekonominya, membangun usaha, mengelola potensi lokal, dan menciptakan peluang kesejahteraan. Melalui BUMDes, KDMP, dan UMKM, masyarakat desa sesungguhnya sedang ikut menentukan arah pembangunan ekonomi nasional,” kata Zainuddin.

Zainuddin menjelaskan, BUMDes, KDMP, dan UMKM memiliki fungsi berbeda, tetapi menurutnya dapat saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi masyarakat. BUMDes, kata dia, berperan mengoptimalkan potensi dan aset desa, sementara KDMP memperkuat konsolidasi ekonomi kolektif masyarakat. Sedangkan UMKM mendorong produktivitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga.

Ketiganya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa. Apabila terhubung dalam rantai produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran, kekuatan ekonomi desa dinilai semakin besar dan dapat mengambil peran dalam struktur perekonomian nasional.

“Ketika masyarakat desa mampu mengelola sumber dayanya, membangun kelembagaan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraannya, sesungguhnya desa sedang menentukan arah pembangunan Indonesia. Inilah esensi pembangunan dari bawah: membangun kekuatan ekonomi rakyat sebagai fondasi kemandirian bangsa,” tandas Zainuddin.