Kemnaker Perkuat Link and Match Lewat Ekosistem SIAPkerja, Perluas Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas

Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026). (Foto: Kemnaker)

MAKLUMAT — Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperkuat upaya penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penerapan link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan potensi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD).

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi, serta pemanfaatan platform SIAPkerja. Langkah ini bertujuan memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi, akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja.

Cris menyebut, saat ini kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujarnya dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Cris menilai, keberadaan regulasi dan program pemerintah belum cukup untuk memastikan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Menurutnya, diperlukan manajemen perubahan (change management) melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Baca Juga  Wamenaker Tekankan Pentingnya Keterampilan Digital bagi Jurnalis dan Pelindungan Hak Insan Pers

Ia menyebut, kewajiban itu telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Regulasi tersebut mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sedangkan, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK), Sugeng Heri Suseno, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal. Adapun 67.109 lainnya masih menganggur.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, hingga minimnya penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, ia menyebut Kemnaker mempermudah akses penempatan kerja bagi TKPD melalui ekosistem SIAPkerja. Kemnaker, kata dia, juga mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta LPK Inklusi.

Selain itu, perluasan pelatihan vokasi dilakukan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill.

Baca Juga  Kemnaker Asah Kompetensi Penyandang Disabilitas, Minta Perusahaan Beri Kesempatan Kerja yang Setara

Kemnaker juga memberikan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas sejak tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan kerja.

“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja,” terang Sugeng.***