MAKLUMAT – Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten memperlihatkan kedekatan antara kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), dan wilayah perairan yang masuk dalam cakupan pertambangan.
Berdasarkan peta wilayah pertambangan yang diunggah Kementerian ESDM, Rabu (18/11/2026), kawasan TNUK ditandai sebagai wilayah yang tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut justru tercakup dalam area wilayah pertambangan yang ditandai dengan warna kuning.
Peta tersebut memperlihatkan area WUP membentang di sebagian perairan Selat Sunda hingga pesisir selatan Banten. Sementara itu, kawasan TNUK yang berada di ujung barat Pulau Jawa tampak dikecualikan dari cakupan wilayah pertambangan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa batas administratif kawasan konservasi tidak serta-merta memisahkan ekosistemnya dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.
Kedekatan kedua wilayah ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi dampak ekologis terhadap kawasan konservasi, khususnya habitat badak jawa yang keberadaannya sangat terbatas.
Meski demikian, peta tersebut belum memperlihatkan secara terperinci koordinat batas WUP, luas wilayah perairan yang ditetapkan, maupun jarak antara batas wilayah pertambangan dan kawasan TNUK. Karena itu, diperlukan data spasial resmi untuk memastikan hubungan geografis kedua wilayah tersebut.
Rieke Desak Pencabutan Kepmen ESDM
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
“Penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai WUP berisiko terhadap konservasi, habitat badak jawa, ruang tangkap nelayan, penghidupan masyarakat pesisir, serta hak generasi mendatang,” kata Rieke dikutip dari akun X-nya.
#ViralForJustice
#SaveTamNasUjungKulon
#TolakKepmenWUPUjungKulonSelasa, 17 November 2026.
Raker dengan Menteri HAM dan RDP dengan Ketua LPSK, KOMNAS HAM & KOMNAS Perempuan.Kami mendesak pencabutan segera Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP berisiko terhadap konservasi, habitat Badak Jawa, ruang tangkap nelayan, penghidupan masyarakat pesisir, dan hak generasi mendatang. WUP bukan izin menambang, tetapi negara wajib mencegah risiko sejak penetapan wilayah, bukan menunggu kerusakan.
Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3)–(4) mengamanatkan pelindungan lingkungan, informasi publik, hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 41 Perpres Nomor 65 Tahun 2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung. Sebelum koordinat dan kajian ekologis dibuka serta diuji transparan, konservasi dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kepastian investasi.
Rekomendasi:
1. CABUT Kepmen ESDM 65.K/MB.01/MEM.B/2026 (WUP Banten), bukan sekadar menunda izin. Cegah penetapan/perizinan lanjutan sebelum legalitas, koordinat dan keselamatan ekologis terbukti terbuka.
2. BUKA koordinat digital, peta darat-laut, kajian lingkungan/HAM dan AMDAL sesuai tahap wajibnya. Uji independen dengan partisipasi bermakna warga, nelayan, perempuan, masyarakat adat dan pengelola TNUK.
3. JAMIN hak warga atas air, pangan, kesehatan, budaya, ruang tangkap; lindungi pesisir, Badak Jawa dan generasi mendatang. DPR/lembaga HAM harus mengawasi; RUU HAM wajib menegaskan uji tuntas korporasi, pencegahan dan pemulihan.Aluta Continua! Lanjutkan Perjuangan!
Fortes Fortuna Iuvat! Keberuntungan hanya milik bangsa pemberani!
Salam Sopan Indonesia!
#RDP #Pitaloka #RiekeDiahPitaloka
— Rieke Diah Pitaloka (@riekediahp) November 17, 2026
Menurutnya, penetapan WUP memang bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Namun, pemerintah harus mencegah potensi risiko sejak penetapan wilayah, bukan menunggu sampai kerusakan lingkungan terjadi.
Dia merujuk Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai landasan perlindungan lingkungan, keterbukaan informasi, hak masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Rieke juga merujuk Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 yang, menurutnya, mengarahkan perairan kawasan TNUK sebagai kawasan lindung.
Dia meminta pemerintah membuka koordinat digital, peta darat dan laut, serta kajian lingkungan dan hak asasi manusia untuk diuji secara transparan dan independen. Pengujian tersebut, menurutnya, perlu melibatkan warga, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan pengelola TNUK.
Selain itu, Rieke meminta DPR dan lembaga HAM mengawasi perlindungan hak masyarakat atas air, pangan, kesehatan, budaya, dan ruang tangkap nelayan.
ESDM: Kawasan TNUK Tidak Masuk Wilayah Pertambangan
Menanggapi polemik tersebut, Kementerian ESDM menegaskan kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan tersebut.
Dia menyebut proses penetapan wilayah pertambangan tersebut telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Pada 2013, Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan itu kemudian masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 kembali menetapkan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, Dwi menegaskan penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Dwi Anggia.
Akademisi Ingatkan Risiko Pemindahan Badak Jawa
Selain persoalan wilayah pertambangan, upaya perlindungan badak jawa juga menjadi perhatian menyusul wacana pemindahan satwa tersebut dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai langkah mitigasi risiko bencana alam.
Dosen Biologi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Nur Hidayatullah Romadhon, menilai rencana pemindahan tersebut membutuhkan kajian ekologis mendalam, terutama terkait kemampuan adaptasi satwa liar dan kesesuaian habitat tujuan.
Menurutnya, satwa liar bukan organisme pasif yang hanya menunggu perubahan lingkungan. Satwa memiliki kemampuan merespons gangguan melalui perubahan perilaku, pemilihan habitat, hingga pergerakan menuju lingkungan yang lebih mendukung kelangsungan hidupnya.
“Badak jawa telah hidup dalam ekosistem Ujung Kulon yang memiliki dinamika lingkungan tersendiri. Kemampuan bertahan dalam habitat tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan antara perilaku satwa, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik lingkungannya. Karena itu, sebelum berbicara mengenai pemindahan, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana badak jawa merespons gangguan alam dan memanfaatkan habitatnya untuk berlindung,” ujar Nur Hidayatullah, Selasa (17/11/2026).
Dia mengakui belum terdapat bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa badak jawa mampu mendeteksi atau memprediksi jenis bencana tertentu.
Namun, keterbatasan pengetahuan tersebut seharusnya mendorong penelitian lebih lanjut, bukan mengabaikan kemungkinan adanya mekanisme penghindaran alami pada satwa.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk menyelamatkan badak dari alam, sampai lupa bahwa badak merupakan bagian dari alam yang memiliki mekanisme bertahan hidupnya sendiri,” katanya.
Nur Hidayatullah juga menyoroti perbedaan karakteristik ekologis antara Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Alas Purwo.
Meski sama-sama berada di wilayah tropis, kedua kawasan tersebut tidak otomatis memiliki kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biologis badak jawa.
Perbedaan vegetasi, ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kondisi tanah, hingga struktur habitat dapat memengaruhi kemampuan satwa bertahan hidup di lingkungan baru.
Dalam konsep ecological niche atau relung ekologis, suatu spesies tidak sekadar membutuhkan tempat untuk hidup. Spesies juga memerlukan kesesuaian berbagai faktor lingkungan agar kebutuhan biologisnya terpenuhi.
“Kalau hanya karena sama-sama tropis lalu dianggap cocok, tentu konservasi menjadi sangat mudah. Tinggal mencari hutan, lalu memindahkan badaknya. Sayangnya, ekologi tidak sesederhana itu,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pemindahan satwa ke habitat baru memiliki sejumlah risiko. Badak harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan berbeda, mengenali sumber pakan, menemukan lokasi berlindung, serta membangun pola pergerakan baru.
Pada spesies dengan populasi sangat terbatas, kegagalan adaptasi dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan populasi.
Meski demikian, Nur Hidayatullah tidak menolak gagasan pembentukan populasi kedua badak jawa sebagai salah satu strategi mengurangi risiko kepunahan.
Namun, dia menekankan keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian ekologis yang komprehensif, bukan semata-mata pertimbangan ketersediaan kawasan.
“Saya tidak menolak pembentukan populasi kedua badak jawa sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan. Namun, sebelum menentukan lokasi baru, mengapa tidak terlebih dahulu mempelajari kemampuan respons alami badak terhadap gangguan, mempertahankan konektivitas habitat, serta menyediakan ruang perlindungan yang mendukung perilaku alaminya?” ujarnya.
Dia menambahkan, mitigasi bencana dalam konservasi tidak selalu harus dilakukan melalui pemindahan satwa. Penguatan kualitas habitat, pemetaan kawasan rawan bencana, pemantauan perilaku satwa, serta penyediaan ruang perlindungan yang memadai juga perlu menjadi bagian dari strategi konservasi.
Menurutnya, keputusan relokasi harus didahului penelitian mengenai perilaku, kebutuhan ekologis, dan daya dukung habitat agar tidak menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup badak jawa.
“Sebab, sebelum merasa paling tahu cara menyelamatkan badak jawa, barangkali kita perlu lebih banyak belajar dari cara badak itu sendiri bertahan di alam,” pungkasnya.***













