Mahfud MD Ingatkan MPR soal Pengganti Gibran, Apa Masalahnya?

MAKLUMAT – Mahfud MD mengingatkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar mencermati tenggat pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Sidang MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila Presiden tidak memenuhi ketentuan pengajuan calon paling lambat 14 hari sebelum sidang.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR. Surat itu diunggah melalui akun media sosial X pada Jumat (20/11/2026).

Mahfud menjelaskan, UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti dalam tenggat 14 hari sebelum Sidang MPR.

Namun, ia menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR yang, menurut penafsirannya, menggunakan pengertian hari sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

Perbedaan pengertian tersebut, kata Mahfud, perlu diperhitungkan agar pelaksanaan Sidang MPR tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Ia mengusulkan agar jadwal Sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Menurutnya, langkah tersebut lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

Mahfud memberikan contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, jadwal sidang perlu disesuaikan dengan penghitungan 14 hari kerja. Jika penyerahan dilakukan setelah Presiden kembali dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), penghitungan tenggat juga harus dimulai sejak MPR menerima nama-nama tersebut.

Meski mengusulkan penyesuaian jadwal, Mahfud mengingatkan bahwa penghitungan 14 hari kerja tersebut tetap harus berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.

Baca Juga  Menlu Sugiono Ziarah ke Makam Ayatollah Ali Khamenei di Iran, Tegaskan Persahabatan Indonesia-Iran

Ia menilai kehati-hatian dalam menghitung tenggat penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berkembang menjadi persoalan politik baru.

MPR Targetkan Persiapan Pemilihan Rampung 8 Desember

Di sisi lain, Panitia Ad Hoc MPR RI telah menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024–2029 pada Kamis (19/11/2026).

Baca Juga  Dukung Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos, MPR: Kerap Disalahgunakan

Rapat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, itu menetapkan target kerja, kerangka pembahasan, serta agenda penerimaan dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan, panitia memiliki dua keluaran utama. Pertama, menyusun rancangan Ketetapan MPR (TAP MPR) mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden. Kedua, menyiapkan mekanisme pelaksanaan pemilihan dan pelantikan.

“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang seusai rapat.

Menurut Bambang, pembahasan awal masih berada pada tahap brainstorming dan memunculkan sejumlah perdebatan substansial. Panitia juga membahas berbagai kemungkinan teknis yang perlu diatur dalam mekanisme resmi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain langkah yang harus ditempuh apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden menyatakan tidak bersedia. Panitia juga membahas teknis penggunaan surat suara, termasuk pilihan mekanisme pencoblosan, tanda tangan, atau cap jempol.

Bambang menyebut pembahasan berlangsung intensif karena proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme tersebut merupakan peristiwa langka.

“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” katanya.

Dua Tugas Utama Panitia Ad Hoc

Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K. Harman menjelaskan, panitia mendapat mandat untuk menyiapkan dua rancangan utama. Pertama, rancangan ketetapan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden. Kedua, rancangan mengenai pelantikan dan pengangkatan wakil presiden.

Benny mengatakan, rancangan mekanisme pemilihan akan dibahas bersama sebelum dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan MPR. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibawa untuk disahkan dalam Rapat Paripurna.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan harus mengikuti ketentuan konstitusi, yakni Presiden mengajukan dua nama calon yang kemudian dipilih oleh anggota MPR.

Baca Juga  Anggota DPR Ajak Masyarakat Partisipasi Aktif Wujudkan Swasembada Energi

Benny juga memastikan pembahasan Panitia Ad Hoc akan berlangsung terbuka bagi publik.

“Rapat pertama Panitia Ad Hoc yang kami pimpin, didampingi Sekretaris Pak Abidin, akan diselenggarakan Senin, dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas agar rakyat Indonesia ikut menyaksikan proses-prosesnya,” ujar Benny.

Menurutnya, proses tersebut merupakan peristiwa langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sehingga harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam rapat perdana, panitia juga menyepakati susunan peran anggota. Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa ditetapkan sebagai Wakil Ketua I, Dr. Sarifuddin Sudding sebagai Wakil Ketua II, dan Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III.

Sementara itu, Dr. H. Abidin Fikri ditetapkan sebagai Sekretaris, Dr. Hj. Hindun Anisah sebagai Wakil Sekretaris, Dr. Wihadi Wiyanto sebagai Bendahara, serta Amaliah dan Hj. Ledia Hanifa Amaliah sebagai Wakil Bendahara.

Presiden Diperkirakan Serahkan Dua Nama pada 25 November

Terkait tahapan berikutnya, Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa pimpinan MPR, melalui Ketua MPR Ahmad Muzani, telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden mengenai pengajuan dua nama calon wakil presiden.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Presiden diperkirakan menyampaikan dua nama tersebut pada Rabu (25/11/2026). Meski demikian, waktu penyerahan secara resmi masih akan ditetapkan.

Penerimaan nama calon rencananya berlangsung di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan dengan tata upacara kehormatan. Agenda tersebut akan melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan Majelis.

MPR menargetkan seluruh persiapan mekanisme pemilihan dan pelantikan selesai pada 8 Desember, sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember 2026.

Sementara itu, peringatan Mahfud MD mengenai penghitungan 14 hari kerja menempatkan ketepatan waktu pengajuan calon sebagai salah satu persoalan penting yang perlu dipastikan sebelum MPR melanjutkan proses pengisian jabatan wakil presiden.***