MAKLUMAT — Koordinator Nasional Bareng Rakyat Bidang Pengorganisiran, Svara Gerwaniandira, menyatakan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi Wakil Presiden RI.
Ia menyebut, dukungan itu didasarkan pada pertimbangan mengenai kebutuhan kepemimpinan nasional yang memiliki kapasitas politik, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan, serta kecakapan menjaga keseimbangan pemerintahan.
Menurut Svara, posisi wakil presiden bukan sekadar sebagai jabatan pendamping presiden. Dalam sistem pemerintahan, kata dia, wakil presiden memiliki posisi strategis untuk memperkuat koordinasi politik dan memastikan agenda pemerintahan berjalan secara efektif.
“Wakil presiden bukan jabatan pelengkap. Ia harus menjadi bagian strategis dari proses pengambilan keputusan dan memastikan pemerintahan bekerja secara efektif,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id pada Jumat (20/11/2026).
Akses dan Pengalaman Politik
Svara menilai, Dasco memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi yang menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut. Pengalaman Dasco di parlemen serta posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra membuatnya memiliki akses dan pengalaman dalam dinamika pengambilan keputusan politik nasional.
“Dasco memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi yang menjadi modal penting untuk menjembatani berbagai kepentingan dalam pemerintahan,” jelasnya.
Meski demikian, Svara menegaskan dukungan terhadap Dasco tidak boleh dimaknai semata sebagai dukungan terhadap konsolidasi elite politik. Menurut dia, kepemimpinan nasional harus tetap diukur berdasarkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Stabilitas politik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Stabilitas harus menghasilkan keadilan sosial dan memperbaiki kehidupan rakyat,” tandas Svara.
Tantangan Politik Indonesia
Tak cuma itu, ia juga menilai bahwa tantangan politik Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui kompromi antarpartai maupun pembagian posisi kekuasaan.
Persoalan ketimpangan ekonomi, lapangan kerja, dan akses masyarakat terhadap sumber daya, menurut Svara, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kebijakan politik menjadi perubahan konkret.
Dalam konteks tersebut, ia menilai hubungan antara gerakan masyarakat sipil dan kekuasaan perlu dibaca secara lebih terbuka. Menurut dia, gerakan rakyat tidak harus selalu mengambil posisi berseberangan dengan negara. Namun, keterlibatan dalam dinamika kekuasaan juga tidak boleh menghilangkan daya kritis dan independensi gerakan.
“Gerakan rakyat tidak harus selalu berada di luar kekuasaan. Yang terpenting adalah menjaga independensi sikap dan memastikan kekuasaan tetap bisa dikritik,” tegas Svara.
Ia menambahkan, dukungan politik terhadap seorang figur harus tetap disertai tuntutan agar kekuasaan bekerja untuk kepentingan publik. Sebab, partisipasi politik masyarakat tidak seharusnya berhenti pada momentum pemilihan pemimpin, tetapi juga berlangsung dalam proses mengawasi jalannya pemerintahan.
“Bagi kami, ukuran kepemimpinan bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan kepentingan siapa yang diperjuangkan melalui jabatan tersebut,” kata Svara.
Gerakan Bareng Rakyat sendiri, saat ini diketahui telah terdapat di beberapa wilayah Indonesia, meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi.***













