Hima Persis Desak Trenggono Buka Kontrak Kerja Sama KKP dengan RANS Milik Raffi Ahmad

MAKLUMAT –Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka secara transparan kontrak, nilai pekerjaan, serta manfaat kerja sama publikasi dan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) milik Raffi Ahmad.

Desakan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran negara untuk belanja komunikasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PP Hima Persis meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar pengadaan, mekanisme kerja sama, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Ketua Bidang Maritim PP Hima Persis, Hardiansyah mengatakan polemik ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi mengenai usulan tambahan anggaran KKP sebesar Rp30 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.

Trenggono menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Juni 2026.

Menurut Hardiansyah, besarnya kebutuhan anggaran sektor kelautan dan perikanan harus diikuti keterbukaan dalam setiap penggunaan uang negara, termasuk untuk kegiatan komunikasi publik dan kerja sama dengan perusahaan swasta.

Ia mempertanyakan apakah terdapat hubungan antara usulan tambahan anggaran Rp30 triliun dengan pembiayaan kerja sama publikasi yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan RANS.

Baca Juga  Masuk Prolegnas 2025-2026, ICW: Jangan Jadikan RUU Perampasan Aset Alat untuk Redam Kritik Publik

“Jangan sampai masyarakat diminta terus percaya anggaran negara digunakan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, tetapi ketika muncul polemik belanja publikasi yang melibatkan perusahaan swasta, justru informasi mengenai kontrak, nilai pekerjaan, dan manfaatnya tidak disampaikan transparan,” kata Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta dikutip, Jumat (20/11/2026).

Pengadaan Jasa Influencer KKP Capai Rp10,79 Miliar

Sorotan terhadap belanja komunikasi publik KKP juga berkaitan dengan data pengadaan yang disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan data tersebut, terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP sepanjang 2025–2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,79 miliar.

Selain itu, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad juga tercatat memperoleh sejumlah pekerjaan pengadaan dari kementerian.

Temuan tersebut mendorong PP Hima Persis meminta KKP menjelaskan secara terperinci proses pengadaan, pihak-pihak yang terlibat, nilai kontrak, serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Hardiansyah menegaskan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kementerian menggunakan anggaran negara, terlebih ketika KKP juga mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk tahun berikutnya.

Minta Menteri KKP Jelaskan Hubungan Anggaran

PP Hima Persis secara khusus meminta Trenggono menjawab apakah usulan tambahan anggaran Rp30 triliun memiliki keterkaitan dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama perusahaan yang terafiliasi dengan RANS.

Baca Juga  ICW–KontraS Laporkan 43 Polisi ke KPK, Dugaan Pemerasan Tembus Rp 26,2 Miliar

“Pertanyaan kami sederhana, apakah tambahan anggaran Rp30 triliun yang pernah diajukan KKP itu memiliki hubungan dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama RANS? Jika tidak ada hubungan, Menteri KKP harus menjelaskan secara terbuka,” tandas Hardiansyah.

Ia meminta KKP tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang menjadi spekulasi akibat minimnya informasi mengenai penggunaan anggaran.

Jika terdapat keterkaitan dalam bentuk alokasi maupun pembiayaan tertentu, KKP diminta menyampaikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, jika tidak ada hubungan, kementerian juga perlu memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Jangan biarkan uang negara menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan masyarakat,” tegas Hardiansyah.

PP Hima Persis menilai keterbukaan informasi mengenai kontrak, nilai pengadaan, dan hasil kerja sama menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kementerian dalam mengelola anggaran negara.

Desakan tersebut ditujukan agar penggunaan anggaran KKP dapat diketahui dan diawasi publik, terutama ketika kementerian mengelola program yang berkaitan langsung dengan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.