Fuad Benardi DPRD Jatim Minta Pemda Diberi Kewenangan Atur PBI BPJS Lewat APBD

MAKLUMAT – Ketidakakuratan pendataan desil kesejahteraan sosial dan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih menjadi keluhan masyarakat di Kota Surabaya.

Persoalan tersebut mencuat dalam sejumlah kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, di beberapa wilayah Surabaya, termasuk RW 3 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, beberapa waktu lalu.

Fuad mengatakan, penentuan desil yang menjadi dasar klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat kerap menimbulkan polemik. Sejumlah warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu justru masuk kategori desil 6 hingga 10 sehingga kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

Menurutnya, perubahan sistem pemutakhiran data membuat masyarakat tidak lagi leluasa mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui kelurahan atau kecamatan seperti sebelumnya. Penentuan status kesejahteraan kini lebih banyak mengacu pada data dan sistem pemerintah pusat.

“Dulu masyarakat bisa mengurus SKTM lewat kelurahan secara manual. Tapi sekarang sistemnya tidak sama seperti dulu. Semua sudah ditentukan pusat,” ujar Fuad, JUmat (20/11/2026).

Ia menilai mekanisme sanggahan melalui aplikasi juga belum sepenuhnya memudahkan masyarakat. Pengisian data secara mandiri dengan sekitar 30 pertanyaan menjadi kendala, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital.

Baca Juga  Fraksi PKB DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti BUMD hingga Anggaran Bansos

Selain itu, ketidaksesuaian informasi antara data yang diinput dan basis data pemerintah pusat dapat menyebabkan pengajuan sanggahan ditolak.

“Kalau ada data yang berbeda, otomatis ditolak. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat bahwa memiliki pinjaman juga bisa memengaruhi penilaian desil sehingga status kesejahteraannya naik,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Fuad menilai sistem pendataan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga secara faktual, bukan hanya indikator administratif atau kepemilikan aset.

Ia mencontohkan warga yang memiliki rumah bagus, tetapi rumah tersebut merupakan warisan keluarga. Dalam kondisi tertentu, pemiliknya justru mengalami kesulitan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan sumber penghasilan.

Kondisi tersebut berpotensi membuat hasil penilaian desil tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sebenarnya. Akibatnya, warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam data penerima bantuan sosial.

“Sering kali kondisi di lapangan berbeda dengan hasil penilaian sistem. Padahal, berdasarkan data dan kondisi di lingkungan RT, mereka seharusnya layak mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Persoalan pendataan desil tersebut, lanjut Fuad, juga berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI APBN maupun PBI APBD.

Baca Juga  Pemerintah Bakal Bangun 30 Ribu Rumah Murah untuk Nakes, Wakil Ketua DPRD Jatim: Terobosan Sangat Penting

Ia menyoroti ketentuan pembatasan bantuan berdasarkan kategori desil. Masyarakat yang masuk desil di atas lima tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan tertentu, meskipun kondisi ekonomi aktualnya belum tentu mampu membayar iuran secara mandiri.

Karena itu, Fuad mendorong pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi mekanisme penetapan penerima bantuan. Ia juga mengusulkan adanya diskresi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur pembiayaan kepesertaan PBI melalui APBD sesuai kondisi masyarakat setempat.

“Harapannya, persoalan BPJS ini tidak terjebak pada kriteria desil yang kaku, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan,” pungkasnya.