MAKLUMAT — Di Milad ke-114 tahun, Muhammadiyah telah menunjukkan perjalanan panjang sebagai gerakan Islam yang tidak hanya berbicara tentang dakwah, tetapi juga menghadirkan dakwah melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kita tentu patut bersyukur bahwa Muhammadiyah memiliki jaringan amal usaha yang luar biasa luas. Sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, lembaga sosial hingga jaringan filantropinya telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa.
Ketika terjadi bencana di berbagai daerah, misalnya, kita sering menyaksikan bagaimana Muhammadiyah bergerak. Penggalangan dana dilakukan, relawan diterjunkan, bantuan logistik disalurkan, pelayanan kesehatan dibuka dan berbagai elemen Persyarikatan ikut mengambil bagian. Melalui Lazismu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), gerakan kemanusiaan tersebut telah menjadi salah satu wajah penting dakwah Muhammadiyah. Semua itu patut diapresiasi dan tentu harus terus dipertahankan.
Namun, di tengah kebesaran gerakan tersebut, ada satu pertanyaan yang belakangan cukup mengusik pikiran saya.
Mengapa kita bisa begitu masif menggerakkan solidaritas untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, tetapi persoalan kesejahteraan guru Muhammadiyah sendiri masih membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius dan sistematis?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan gerakan kemanusiaan dengan perjuangan pendidikan. Keduanya sama-sama penting. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa dana kebencanaan harus dialihkan untuk membayar gaji guru.
Yang ingin saya persoalkan adalah bagaimana perhatian, energi kelembagaan dan kekuatan solidaritas yang kita miliki dapat juga diarahkan secara serius untuk menyelesaikan persoalan internal Persyarikatan, terutama kesejahteraan guru dan ketimpangan perkembangan sekolah Muhammadiyah.
Sebab, di balik gedung-gedung sekolah yang berdiri atas nama Muhammadiyah, ada guru-guru yang setiap hari bekerja, mendidik dan menghidupkan misi pendidikan Persyarikatan. Sebagian dari mereka mungkin mengajar di sekolah yang sudah mapan dengan penghasilan relatif baik. Namun, sebagian lainnya masih harus bertahan dengan kondisi kesejahteraan yang jauh dari harapan. Bukankah mereka juga bagian dari perjuangan Muhammadiyah?
Jangan Sampai Sibuk Menolong ke Luar, Tapi Lupa Memperkuat ke Dalam
Ada satu hal yang menurut saya perlu kita renungkan bersama. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Kita membantu masyarakat tanpa membatasi identitas organisasi, agama maupun latar belakang sosialnya. Tentu ini merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga.
Tetapi, kepedulian kepada masyarakat luas semestinya tidak membuat kita abai terhadap persoalan yang ada di lingkungan sendiri.
Kita bisa membayangkan seorang guru Muhammadiyah di daerah terpencil. Ia mengajar dengan segala keterbatasan. Sekolah tempatnya bekerja mungkin hanya memiliki sedikit siswa, fasilitas pembelajaran yang belum memadai dan kemampuan keuangan yang sangat terbatas. Penghasilan yang diterimanya pun mungkin belum sebanding dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang dijalankan. Apalagi untuk memberikan kehidupan keluarga, kadang mereka terlambat datang ke sekolah karena harus memancing ikan untuk memberi asupan keluarganya, itu salah satu contoh saja.
Ia tetap mengajar. Ia tetap menjalankan tugas pendidikan. Ia tetap membawa nama Muhammadiyah di tengah masyarakat. Namun, siapa yang secara kelembagaan memastikan bahwa kesejahteraannya mendapatkan perhatian?
Apakah seluruh persoalan itu harus diserahkan kepada kemampuan sekolah masing-masing? Jika sekolah memiliki banyak siswa, guru bisa mendapatkan penghasilan lebih baik. Jika sekolah kekurangan siswa, guru pun harus menerima konsekuensinya?
Kalau demikian, bukankah nasib kesejahteraan guru pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh kondisi ekonomi sekolah daripada keberadaannya sebagai bagian dari satu Persyarikatan? Saya kira, persoalan ini layak mendapatkan perhatian serius.
Jangan sampai kita memiliki semangat yang luar biasa untuk menghimpun dana bagi persoalan kemanusiaan di luar organisasi, tetapi belum memiliki sistem yang kuat untuk melindungi kesejahteraan orang-orang yang setiap hari bekerja menjalankan misi organisasi sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan kader bangsa.
Bukan berarti kita harus mengurangi kepedulian kepada korban bencana. Justru kita perlu memperluas makna solidaritas. Solidaritas bukan hanya hadir ketika ada peristiwa besar yang mengundang perhatian publik. Solidaritas juga harus hadir dalam persoalan sehari-hari yang mungkin tidak ramai diberitakan, tetapi nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita.
Guru yang bertahun-tahun mengabdi dengan penghasilan terbatas juga membutuhkan perhatian. Bedanya, persoalan mereka tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Mereka menghadapinya dalam rutinitas yang panjang dan terus-menerus.
Guru Muhammadiyah Jangan Hanya Andalkan Kemampuan Sekolah
Kita memahami bahwa kemampuan keuangan setiap sekolah Muhammadiyah tidak sama. Sekolah yang berada di perkotaan memiliki jumlah siswa besar dan didukung kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif baik, tentu mempunyai peluang pendapatan berbeda dibandingkan sekolah di daerah terpencil atau wilayah dengan kondisi ekonomi terbatas. Akibatnya, kesejahteraan guru pun bisa berbeda jauh.
Ada guru yang bekerja secara profesional di sekolah yang memberikan penghasilan relatif baik. Namun, ada pula guru yang harus menerima penghasilan sangat terbatas karena kondisi keuangan sekolahnya memang belum memungkinkan.
Padahal, mereka sama-sama guru Muhammadiyah. Sama-sama menjalankan misi pendidikan Persyarikatan. Sama-sama mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Menurut saya, jangan sampai seorang guru mendapatkan kesejahteraan yang sangat berbeda hanya karena ia mengajar di sekolah Muhammadiyah yang berbeda kemampuan finansialnya.
Kita memang tidak harus menyeragamkan seluruh gaji guru. Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, biaya hidup dan karakteristik sekolah yang berbeda. Namun, setidaknya Muhammadiyah perlu memiliki standar perlindungan kesejahteraan yang berlaku secara nasional.
Saya membayangkan adanya program semacam Tunjangan Kesejahteraan Guru Muhammadiyah (TKGM), yakni tunjangan rutin setiap bulan yang diberikan kepada guru-guru Muhammadiyah yang memenuhi persyaratan, baik yang mengajar di perkotaan maupun di daerah terpencil.
Gagasan ini memiliki kemiripan dengan sistem Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dijalankan pemerintah. Tentu saja, program yang saya maksud bukan meniru seluruh mekanisme pemerintah, melainkan mengambil prinsip bahwa kesejahteraan pendidik perlu mendapat perhatian melalui sistem yang terorganisasi, terdata dan berkelanjutan.
Dalam konsep ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjadi penanggung jawab kebijakan dan penyelenggara program secara nasional. Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal dapat dilibatkan dalam pendataan, verifikasi dan pemetaan kebutuhan guru. Sementara itu, Lazismu Pusat dapat menjadi salah satu instrumen penghimpunan dan penyaluran dana melalui sumber-sumber yang sesuai dengan ketentuan pengelolaannya.
Dengan demikian, tunjangan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan masing-masing sekolah. Guru yang mengajar di sekolah kecil dan terpencil tetap memiliki kesempatan memperoleh tambahan kesejahteraan secara rutin dari Persyarikatan.
Tentu dan pasti program ini membutuhkan perencanaan matang. Harus ada pendataan guru secara nasional, kriteria penerima yang jelas, standar besaran tunjangan, sumber pendanaan yang berkelanjutan serta mekanisme pengawasan yang transparan agar berjalan dengan baik dan benar.
Saya membayangkan sumber pendanaannya dapat dikembangkan melalui Gerakan Infak Pendidikan Muhammadiyah, sedekah, wakaf produktif, dana sosial dan sumber-sumber lain yang sah. Penggunaan dana zakat tentu harus tetap mengikuti ketentuan syariat dan peruntukan bagi para mustahik.
Yang ingin dibangun tidak ssebata bantuan sesaat, melainkan sebuah sistem solidaritas kesejahteraan guru yang berjalan secara kontinu.
Jangan Biarkan Sekolah Muhammadiyah Maju Sendirian
Persoalan berikutnya adalah kesenjangan perkembangan antarsekolah Muhammadiyah.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sekolah Muhammadiyah yang telah berkembang pesat, sementara sekolah lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
Ada sekolah yang sudah memiliki laboratorium lengkap, ruang kelas representatif, jaringan teknologi yang baik dan sistem manajemen modern. Namun, ada pula sekolah yang masih membutuhkan ruang kelas layak, perpustakaan, perangkat komputer bahkan peningkatan kompetensi tenaga pendidiknya. Pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah yang sudah maju dapat mengambil peran lebih besar dalam membantu sekolah yang masih berkembang? Menurut saya, sangat mungkin.
Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan yang luas dan variabel merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak lembaga pendidikan lainnya. Jika jaringan tersebut mampu dihubungkan melalui kerja sama yang terencana, sekolah yang sudah maju tidak harus menikmati seluruh keberhasilannya sendiri.
Saya membayangkan adanya program semacam Kemitraan Sekolah Muhammadiyah Berkemajuan, yaitu kerja sama antarsekolah Muhammadiyah dengan pola pendampingan yang berkelanjutan, dan program ini sudah berjalan di satu-dua sekolah. Sekolah yang sudah mapan dapat menjadi sekolah pendamping bagi sekolah yang masih berkembang. Sebut saja bentuk kerja samanya bisa berupa:
1. Pengembangan sarana dan prasarana. Sekolah yang lebih maju membantu perencanaan pembangunan, pengadaan fasilitas pembelajaran, pengembangan perpustakaan, laboratorium dan sarana teknologi.
2. Peningkatan kompetensi guru. Guru dari sekolah yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi lebih baik menjadi mentor bagi guru di sekolah mitra.
3. Pertukaran dan penugasan guru. Sekolah yang mapan mengirimkan guru untuk membantu pengembangan sekolah mitra dalam jangka waktu tertentu.
4. Kerja sama teknologi. Berbagi platform pembelajaran, sistem administrasi digital dan pengembangan literasi teknologi.
5. Kolaborasi program pendidikan. Pembinaan prestasi siswa, kegiatan literasi, penguatan karakter, pengembangan kurikulum hingga pertukaran pengalaman antarpeserta didik.
Dengan pola seperti ini, sekolah yang masih berkembang tidak harus memulai semuanya dari nol. Mereka bisa belajar dari pengalaman sekolah lain yang telah lebih dahulu melewati proses pengembangan.
Tentu dan pasti kerja sama tersebut perlu dirancang dengan prinsip kesetaraan. Sekolah yang menjadi pendamping bukan berarti menjadi penguasa dan sekolah yang didampingi bukan berarti menjadi objek belas kasihan. Keduanya merupakan bagian dari satu gerakan pendidikan yang saling menguatkan. Sebab, keberhasilan satu sekolah semestinya bisa menjadi jalan bagi keberhasilan sekolah lainnya.
Sudah Memiliki Modal, Tinggal Perkuat Keberpihakan dan Sistem
Menariknya, gagasan tentang pemerataan kesejahteraan guru dan penguatan sekolah yang lemah secara finansial sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali baru di lingkungan Muhammadiyah.
Pada 2022, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Prof. Muhadjir Effendy pernah mengemukakan gagasan mengenai standar insentif nasional dan dana abadi pendidikan untuk membantu sekolah yang lemah secara finansial.
Kemudian, menjelang Milad ke-111 pada 2023, PP Muhammadiyah menginisiasi Gerakan Infak Pendidikan 111. Salah satu tujuan gerakan tersebut adalah membangun Dana Abadi Pendidikan Muhammadiyah. Dana itu direncanakan untuk revitalisasi sarana pendidikan, subsidi atau gaji guru di daerah miskin dan terpencil, serta pengembangan pusat keunggulan. Meski saat ini saya belum tahu kabar dan hasil terbaru dari inisiasi gerakan ini. Tetapi paling tidak menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan guru dan ketimpangan pendidikan sebenarnya sudah pernah masuk dalam perhatian Persyarikatan.
Mari kita pertanyakan lagi: bagaimana kelanjutan dan penguatan gagasan-gagasan tersebut?
Jangan sampai gagasan tentang dana abadi pendidikan hanya menjadi wacana yang muncul dalam momentum tertentu, kemudian tidak berkembang menjadi sistem yang dapat dirasakan secara luas oleh guru dan sekolah.
Kita membutuhkan keberlanjutan, itu penting. Bukan hanya gerakan penghimpunan dana ketika ada momentum, tetapi juga kebijakan jangka panjang yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saya kira Muhammadiyah memiliki modal sosial, ditambah jaringan kelembagaan dan sumber daya manusia serta tradisi filantropi yang mengakar cukup kuat untuk mulai membicarakan hal ini secara lebih serius dan peduli. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menghubungkan seluruh potensi tersebut.
Ada yang Perlu Kita Renungkan tentang Prioritas Gerakan
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan reflektif.
Pertama, apakah selama ini keberhasilan amal usaha pendidikan lebih banyak diukur dari perkembangan masing-masing sekolah daripada kontribusinya terhadap kemajuan jaringan pendidikan Muhammadiyah secara keseluruhan?
Kedua, apakah sudah ada sistem yang cukup kuat untuk memastikan guru-guru di sekolah kecil dan terpencil memperoleh perlindungan kesejahteraan dari Persyarikatan?
Ketiga, apakah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang telah mapan sudah memiliki mekanisme kemitraan dan tanggung jawab sosial yang terstruktur terhadap sekolah Muhammadiyah lainnya?
Keempat, apakah gerakan filantropi pendidikan telah memperoleh perhatian dan keberlanjutan yang sebanding dengan besarnya kebutuhan pendidikan di lingkungan Persyarikatan?
Kelima, apakah kita sudah memiliki peta nasional tentang sekolah-sekolah Muhammadiyah yang membutuhkan bantuan, baik dari aspek kesejahteraan guru, sarana prasarana, kompetensi tenaga pendidik maupun tata kelola sekolah?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Justru saya berharap pertanyaan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, organisasi sebesar dan sekaya Muhammadiyah tidak cukup hanya memiliki banyak amal usaha. Perlu juga memiliki sistem yang memastikan seluruh amal usaha tersebut saling terhubung, saling membantu dan tumbuh bersama, itulah realisasi kalimat sakti “berkemajuan”, yaitu maju bersama sebab kita adalah persyarikatan. Jangan sampai kita memiliki jaringan yang luas, tetapi solidaritas di dalam jaringan itu belum terbangun secara optimal.
Menuju Solidaritas Internal Persyarikatan
Saya tetap meyakini bahwa gerakan kemanusiaan Muhammadiyah harus terus diperkuat. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, Muhammadiyah harus hadir. Namun, semangat yang sama juga perlu kita bawa ke dalam rumah besar Persyarikatan.
Jika kita mampu menggerakkan infak untuk membantu korban bencana, mengapa kita tidak membangun gerakan infak pendidikan yang juga terorganisasi secara nasional dan berkelanjutan?
Jika kita mampu mengirimkan relawan ke daerah terdampak bencana berbulan-bulan, mengapa kita tidak membangun program penugasan guru berbulan-bulan untuk membantu sekolah Muhammadiyah yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas?
Jika kita mampu membangun jaringan pelayanan sosial di berbagai daerah, mengapa kita belum menjadikan jaringan sekolah Muhammadiyah sebagai ekosistem yang secara aktif saling menopang?
Sekali lagi, ini bukan soal mempertentangkan satu program dengan program lainnya. Tetapi saya menekankan terkait perluasan dan pendalaman solidaritas.
Kita perlu menyadari bahwa persoalan kesejahteraan guru bukan persoalan kecil. Guru merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan pendidikan. Gedung bisa dibangun, teknologi bisa dibeli, kurikulum bisa diperbarui, tapi seluruhnya itu membutuhkan manusia yang menghidupkannya. Dan manusia itu salah satunya adalah guru.
Maka, memperhatikan kesejahteraan guru sesungguhnya bukan dengan memberikan bantuan di momen tertentu, yang mungkin setahun sekali. Tapi kita perlu melihat bagaimana investasi bagi peran guru Muhammadiyah di masa depan untuk “rumah perkaderan” sendiri.
Milad ke-114: Satu Persyarikatan, Satu Gerakan Kemajuan
Milad ke-114 Muhammadiyah mengangkat tema “Bersama Satukan Bangsa“. Tema ini mengajak kita untuk memperkuat kebersamaan, persatuan dan kontribusi bagi kehidupan kebangsaan. Bukankah semangat menyatukan bangsa juga bisa kita mulai dari lingkungan Persyarikatan sendiri?
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang persatuan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa jika potensi besar yang kita miliki di dalam Persyarikatan belum sepenuhnya dihubungkan untuk saling menguatkan?
Muhammadiyah bangga dan “riya’ hasanah” memiliki sekolah-sekolah besar, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga keuangan, jaringan filantropi, serta sumber daya manusia yang tersebar di berbagai wilayah. Semua itu merupakan kekuatan yang luar biasa.
Tantangannya adalah bagaimana kekuatan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dihubungkan dalam satu ekosistem yang saling menopang.
Sekolah yang maju membantu sekolah yang berkembang. Guru yang memiliki kompetensi lebih baik membimbing guru lainnya. Amal usaha yang memiliki kemampuan finansial lebih kuat ikut berkontribusi terhadap penguatan pendidikan di daerah yang membutuhkan. Sementara Persyarikatan di tingkat pusat membangun sistem perlindungan kesejahteraan guru yang lebih terorganisasi.
Saya membayangkan suatu hari nanti, seorang guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah tidak lagi merasa bahwa nasib kesejahteraannya sepenuhnya ditentukan oleh sedikitnya jumlah siswa di sekolahnya. Sebab mereka tahu bahwa ada sistem Persyarikatan yang ikut memperhatikan dan menopangnya.
Pada saat yang sama, sekolah kecil yang berada jauh dari pusat kota tidak merasa berjalan sendirian, karena ada sekolah Muhammadiyah lain yang bersedia menjadi mitra pertumbuhannya. Bukankah itu salah satu makna menjadi satu Persyarikatan?
Pada usia ke-114 ini, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya bertanya berapa banyak sekolah yang telah berhasil dibangun Muhammadiyah, tetapi juga berapa banyak sekolah yang berhasil kita bantu untuk tumbuh dan berkembang.
Jangan sampai kita terlalu bangga dengan sekolah-sekolah unggulan, tetapi lupa bahwa masih banyak sekolah Muhammadiyah yang membutuhkan perhatian. Jangan sampai kita hanya menghitung keberhasilan pembangunan gedung, tetapi melupakan kesejahteraan orang-orang yang setiap hari menghidupkan gedung tersebut. Kalau untuk poin ini saya bicara bukan hanya gedung sekolah, tapi gedung yang lain, yang saat ini sedang gegap gempita melombakan diri untuk di resmikan.
Dan jangan sampai semangat kita membantu masyarakat di luar sana begitu besar, sementara persoalan guru dan sekolah di dalam rumah besar sendiri belum mendapatkan perhatian yang semestinya.
Kemajuan Muhammadiyah seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar amal usahanya berkembang, tetapi juga dari seberapa kuat Persyarikatan mengangkat mereka yang masih tertinggal.
Satu Persyarikatan, satu gerakan pendidikan dan satu semangat untuk saling menguatkan. Sebab, sekolah yang sudah maju tidak seharusnya hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri. Ia juga harus menjadi kekuatan bagi sekolah lainnya. Dan guru yang telah mendapatkan kesejahteraan lebih baik semestinya hidup dalam sebuah sistem yang turut memperjuangkan kesejahteraan guru-guru lainnya.
Jangan biarkan ada guru Muhammadiyah yang merasa berjuang sendirian. Jangan biarkan ada sekolah Muhammadiyah yang merasa tumbuh sendirian. Sebab, jika kita benar-benar satu Persyarikatan, kemajuan satu bagian semestinya menjadi jalan bagi kemajuan bagian yang lainnya.***











