UMP DKI Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen Menjadi Rp6,13 juta

MAKLUMAT — Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen menjadi Rp6.136.941 mendapat perhatian kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi menambah beban operasional perusahaan dan memengaruhi kemampuan merekrut pekerja baru.

Kenaikan UMP tersebut ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Nilainya bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah. Sebab, biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen pengeluaran yang memengaruhi operasional dan keberlangsungan usaha.

Kenaikan upah juga dapat berdampak pada biaya produksi dan harga barang maupun jasa. Bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan keuangan, tambahan beban tersebut berpotensi memengaruhi rencana pengembangan usaha dan perekrutan tenaga kerja.

Apindo menilai kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar kenaikan upah tidak mengurangi kemampuan perusahaan menyerap pekerja.

Di sisi lain, kalangan buruh menilai kenaikan UMP 2027 belum memenuhi kebutuhan hidup pekerja di Jakarta. Mereka meminta pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp6,24 juta.

Perbedaan pandangan tersebut sebelumnya muncul dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Unsur buruh mengusulkan UMP sebesar Rp6.210.040 dengan nilai alfa 1,0. Unsur pemerintah mengajukan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775, sedangkan unsur pengusaha melalui Apindo mengusulkan Rp6.047.589 dengan alfa 0,5.

Pemerintah akhirnya menetapkan angka berdasarkan usulan unsur pemerintah. Pramono menyatakan keputusan tersebut mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Besaran UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini akan menjadi acuan pembayaran upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.