MAKLUMAT — Pengamat politik dan peneliti The Republic Institute, Sufyanto, menilai munculnya kotak kosong melawan calon tunggal pada 5 Pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur bukanlah problem kegagalan kaderisasi di internal partai politik (parpol), melainkan karena pertimbangan realistis.
Sufyanto meyakini, kaderisasi di internal parpol masih terus dilakukan dan bertumbuh. Meskipun progress-nya mungkin tidak terlalu diketahui publik. Tapi, menurut dia, faktor yang paling berpengaruh terhadap munculnya calon tunggal adalah komunikasi politik dan sikap realistis para petinggi parpol.
“Saya kira itu lebih kepada komunikasi parpol yang luar biasa, sekaligus juga menunjukkan sikap realistisnya parpol ya, karena mereka pasti berhitung, dan bahkan mungkin menghitung sampai pada potensi dan menyiapkan menuju 2029 nanti,” katanya kepada Maklumat.ID saat di Sidoarjo, Selasa (3/9/2024).
“Jadi kalau mungkin hitung-hitungannya ternyata tidak menguntungkan parpol, mereka akan lebih memilih untuk main aman, bergabung dengan parpol lain. Daripada misalnya memaksakan mengusung sendiri, karena butuh effort besar, butuh tenaga, pikiran, logistik dan biaya yang besar juga. Mereka lebih memilih realistis, sambil menyiapkan untuk 2029,” sambung Sufyanto.
Untuk diketahui, 5 daerah di Jawa Timur yang dipastikan bakal diikuti calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 adalah Gresik, Ngawi, Trenggalek, Kota Pasuruan, serta Kota Surabaya.
Lebih lanjut, Sufyanto menilai kotak kosong di 5 daerah dari total 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur adalah jumlah yang patut disyukuri. Sebab, awalnya dia mengaku memperkirakan hampir separuh kabupaten/kota di Jawa Timur bakal muncul calon tunggal.
“Bahkan di provinsi, di Pilkada Provinsi itu kan sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 itu kan kita semua sebagian besar mengira sangat dimungkinkan Khofifah-Emil akan menjadi calon tunggal,” kelakarnya.
Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) itu mengaku bersyukur akan hadirnya Putusan MK Nomor 60 tersebut, yang kemudian mampu meminimalisir kotak kosong dalam Pilkada di Jawa Timur.
“Kita bersyukur ada putusan itu, karena awalnya berdasarkan pengamatan kami, saya memperkirakan ada 16 kabupaten/kota yang akan muncul calon tunggal lawan kotak kosong itu di Pilkada. Tapi setelah ada Putusan MK itu, Alhamdulillah ternyata hanya 5 daerah,” ungkap Sufyanto.
Masih menurut Sufyanto, meskipun di 5 daerah tersebut muncul calon tunggal, tapi dalam prosesnya menunjukkan bahwa tidak ada parpol ataupun koalisi parpol yang betul-betul dominan sehingga bisa membuat skenario calon tunggal di daerah-daerah tersebut.
“Biasanya kan yang disebut-sebut skenario melawan kotak kosong itu kan KIM (Koalisi Indonesia Maju) atau sekarang menjadi KIM Plus itu. Tapi faktanya dari 5 daerah itu, di Ngawi, Trenggalek dan Kota Surabaya itu kan calonnya PDIP sebenarnya, bukan calonnya parpol anggota KIM,” sebutnya.
“Yang dari parpol KIM kan hanya di Kota Pasuruan itu Golkar dan di Gresik itu promotornya mungkin Gerindra. Tapi di tiga daerah lain kan PDIP. Artinya konsolidasi dan komunikasi politik politik yang dijalin sangat cair dan dinamis,” tambah Sufyanto.
Meski begitu, dia mewanti-wanti bahwa sekali pun melawan kotak kosong, bukanlah persoalan mudah bagi para kandidat maupun parpol-parpol pengusung. Sebab, calon yang melawan kotak kosong harus unggul 50 persen plus satu suara. Jika tidak, maka akan dilakukan pemilihan ulang.
“Ini bukan soal mudah, tapi saya kira tentu parpol-parpol memiliki perhitungannya masing-masing dan mereka memilih untuk bersikap realistis bergabung dengan parpol lainnya, meskipun akhirnya harus melawan kotak kosong,” pungkas Sufyanto.
