MAKLUMAT – Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Jombang yang beranggotakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar audiensi dengan Bupati Jombang pada Jumat (12/9/2025).
Aueidensi ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati yang juga dihadiri Komandan Kodim 0814 Jombang, Kapolres Jombang, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan ini digelar setelah penantian sejak Mei lalu, dengan agenda utama mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta membahas arah pembangunan Jombang.
Pada forum yang berlangsung, masing-masing organisasi mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), capaian 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, visi-misi pemerintahan, hingga persoalan Sekolah Rakyat.
Ketua Umum IMM Jombang, Abdul Maliki hadir dengan didampingi M. Chafid dan Alfano Putra selaku Bidang Kader. Mereka menyoroti kebijakan pendirian Sekolah Rakyat. Abdul Maliki mempertanyakan kesiapan infrastruktur serta alasan pemerintah daerah memilih masuk batch pertama program Sekolah Rakyat.
Ia menilai program tersebut diluncurkan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan matang, Hal itu dikarenakan infrastruktur dan sarana prasarana dasar belum tersedia, sementara pemerintah daerah sudah buru-buru melakukan launching.
“Abah (panggilan akrab Bupati Jombang) kami ingin bertanya, apa alasan yang mendasar bagi Pemerintah Jombang untuk ingin masuk batch pertama pembangunan Sekolah Rakyat? Padahal infrastruktur dan sarana prasarana belum siap, bahkan akhirnya lokasinya dipindah dari lokasi awal,” kata Maliki.
Abdul Maliki menjelaskan bahwa lokasi yang semula direncanakan berada di Desa Denanyar justru dipindahkan mendadak ke Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, saat peresmian. Pergeseran itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan sekolah alternatif tersebut.
Ia juga mengkritisi konsep pendidikan pondok yang diterapkan sejak kelas 1 SD dalam Sekolah Rakyat. Menurutnya, pola itu tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Ia membandingkan dengan tradisi pendidikan di Muhammadiyah, di mana konsep pondok baru dikenalkan ketika siswa duduk di kelas 4 SD.
“Konsep dari Sekolah Rakyat sendiri pun adalah konsep pondok, di mana kami di Muhammadiyah mengenalkan konsep pondok itu mulai kelas 4 SD. Sedangkan pada Sekolah Rakyat, sejak kelas 1 SD anak-anak sudah dikenalkan atau mengenyam pendidikan pondok yang jauh dari orang tua. Padahal seperti yang kita ketahui, psikis anak-anak usia SD belum siap untuk jauh dari orang tua,” tegasnya.
Senada dengan Abdul Maliki, HMI Cabang Jombang pun mempertanyakan urgensi Sekolah Rakyat. “Selain soal Sekolah Rakyat, yang tak kalah penting adalah upah guru honorer, Abah. Saat ini upah mereka masih di bawah batas wajar,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Jombang, M. Farhan.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan saran, Bupati Jombang memaparkan beberapa poin. Ia menyebut revisi PBB-P2 masih dalam koreksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan pendanaan dari APBN. Ia juga menegaskan bahwa lokasi awal tidak sesuai dengan arahan pusat sehingga dipindahkan.
Bupati menambahkan pemerintah kabupaten kini berfokus pada tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tahun depan, Jombang direncanakan mendapat tambahan dana untuk perbaikan infrastruktur, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau di beberapa kecamatan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Terkait guru honorer, ia menyebut adanya skema tambahan dari pemerintah, serta meminta agar laporan pungutan liar disampaikan langsung ke pemkab untuk segera ditindaklanjuti. Ia juga menjanjikan pertemuan berkala dengan mahasiswa agar komunikasi tetap terbuka.
