MUHAMMADIYAH memilih berhati-hati merespon pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) memang jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan. Hal itu agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

“Muhammadiyah layak jika berhati-hati. Kendati demikian saya kira Muhammadiyah tidak perlu ragu menerima tawaran pemerintah tersebut. Masalahnya bukan hanya pemerintah, masyarakat percaya kerusakan lingkungan akibat penambangan tak akan terjadi jika dilakukan oleh ormas agama seperti Muhammadiyah,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki, Anggota MPR RI dari F-PAN dalam sosialisasi 4 pilar kehidupan kebangsaan di Surabaya, Jumat (14/06/2024).

Di depan peserta sosialisasi, kepala-kepala sekolah Muhammadiyah se Lamongan dan Gresik, legislator asal Dapil Jatim X Lamongan Gresik itu menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang dikenal memiliki orientasi kuat pada mutu dan nilai-nilai penopang ideologi pembangunan keberlanjutan dan berkemajuan.

“Prof. Haedar sendiri sudah tegaskan tambang segala macam harus diolah tapi jangan dirusak. Jadi tidak boleh dibiarkan alam itu. Oleh karena itu saya berani pastikan Muhammadiyah siap mengelola dengan baik dan tidak akan biarkan munculnya potensi merusak lingkungan. Demikian juga tidak akan dibiarkan tambangnya akan mematikan hak-hak masyarakat lokal,” ungkap mantan Rektor Muhammadiyah Surabaya itu.

Sejauh ini, masyarakat tahu bahwa semua kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada Muhammadiyah selalu dikelola penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan bukannya susut tetapi dibuatnya justru menjadi lebih berkembang.

“Soal bantuan pemerintah misalnya, sudah dikenal kalau bantuan itu senilai satu milyar kepada institusi Muhammadiyah, bukan susut tetapi justru dibuatnya berkembang sehingga menjadi aset bernilai dua atau tiga milyar,” ungkapnya.

Sementara, pertambangan diakui sebagai dunia yang variabelnya sangat kompleks, tetapi masyarakat percaya Muhammadiyah punya cukup sumberdaya manusia yang profesional untuk menjalankan izin tambang dengan baik.

“Insya Allah di tangan Muhammadiyah SDA negeri ini akan dikelola dengan baik, dikelola dengan prinsip kesinambungan dan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Ubay NA 

Editor: Aan Hariyanto