18.7 C
Malang
Jumat, Juni 21, 2024
KilasBahas DCS, LHKP PWM Jatim Gelar Regional Meeting 4 di Sidoarjo

Bahas DCS, LHKP PWM Jatim Gelar Regional Meeting 4 di Sidoarjo

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy.

LEMBAGA Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim akan menggelar Regional Meeting 4 di Sidoarjo pada Ahad 27 Agustus 2023 mendatang. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan adalah terkait Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kegiatan yang menurut rencana akan dilangsungkan di Hotel Luminor Sidoarjo itu akan melibatkan unsur LHKP daerah yang mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan.

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy mengatakan, Regional Meeting adalah sebagai agenda rutinan, berkala dan berkelanjutan, sebagai ikhtiar dalam mengkonsolidasikan program dan gerakan, terlebih dalam menyikapi momentum tahun politik.

“Ini adalah kelanjutan dan bagian dari program, ikhtiar LHKP PWM Jatim dalam mengkonsolidasikan gerakan dan kegiatan-kegiatan LHKP di seluruh Jawa Timur, khususnya di tahun politik ini,” ujarnya kepada Maklumat.id, Kamis (24/8/2023).

Selain melakukan konsolidasi organisasi, Mirdasy menyebut setidaknya ada dua hal yang dia ingin pastikan. Pertama, memastikan dan melakukan follow up terkait pembentukan LHKP PDM di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.

”Kedua, yaitu memastikan dan mengkoordinasikan beberapa program kerja dengan dan antar LHKP se-Jatim, sehingga bisa berjalan sinergis dan baik ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Mirdasy menyampaikan, khusus dalam Regional Meeting 4 juga akan dibahas isu-isu seputar DCS yang telah diumumkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh LHKP di berbagai tingkatan dalam menindaklanjuti DCS tersebut.

Pertama, mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim itu meminta agar para pengurus LHKP segera mencermati dengat detail dan teliti DCS yang ada, apakah terdapat kader Muhammadiyah yang ikut serta sebagai kontestan ataukah tidak.

“Sebab, kader Muhammadiyah cukup banyak yang tersebar di berbagai partai, itu harus dipastikan dan dipantau sejauh mana proses mereka, dapat nomor urut berapa, apakah posisinya potensial untuk jadi, dan seterusnya, harus dikawal,” urainya.

Kedua, menurut Mirdasy, pengurus LHKP di berbagai daerah harus terus mendorong dan mengawal para kader yang maju sebagai kontestan untuk bisa merencanakan strategi pemenangan di daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing.

“Sedapat mungkin agar kader-kader Muhammadiyah yang menjadi peserta Pemilu, yang menjadi kontestan, itu memiliki potensi yang cukup untuk bisa memenangkan pertarungan atau kontestasi Pemilu 2024 nantinya,” terangnya.

Ketiga, Mirdasy menegaskan, bahwa LHKP bukanlah sebuah partai politik (Parpol), akan tetapi LHKP menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dalam wacana dan perencanaan politik Muhammadiyah. Dia menyatakan untuk terus berupaya, agar LHKP senantiasa mampu memberikan dan menjadi guidance (pedoman atau petunjuk) bagi warga Muhammadiyah dalam konteks politik dan kebijakan publik.

“Agar kemudian (warga Muhammadiyah) memiliki semangat yang sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni untuk memilih kader yang terbaik, memilih calon-calon yang terbaik, memilih caleg-caleg maupun calon anggota DPD yang terbaik,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPW Partai Perindo Jatim itu juga berharap, LHKP sebagai bagian dari Muhammadiyah yang mengusung gerakan politik kebangsaan, maka tentu ingin turut andil dan menjadi bagian dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Tentu harapan kami ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib, dengan baik, dan sedikit mungkin orang yang golput, serta sebanyak mungkin warga Muhammadiyah yang terlibat. Entah sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih,” harapnya.

Dia berharap, banyaknya tingkat partisipasi warga Muhammadiyah diharapkan untuk dapat didorong guna melakukan pengawasan seluruh proses dan tahapan Pemilu 2024 secara partisipatif dengan sebaik-baiknya.

“Guna meminimalisir dan menekan angka kecurangan serta pelanggaran Pemilu, sehingga hal-hal yang dirasa merugikan demokrasi hari ini, dapat dieliminasi dan akan meningkatkan kualitas demokrasi kita ke depan,” pungkas Mirdasy. (*)

Reporter: Ubay NA

Editor: Aan Hariyanto

 

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer