MUHAMMADIYAH sudah dan akan terus memainkan peran dan fungsi dakwah politik nilai dan politik moral. Karena itulah karakter Muhammadiyah sejak awal. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof KH Haedar Nashir meyakinkan, tidak ada sesuatu yang berbeda tentang peran dan fungsi dakwah politik Persyarikatan di masa lalu maupun di masa sekarang.
“Jangan sampai di era saya, Pak Mu’ti, maupun Pak Syafig ini, kok seolah berbeda dari sebelumnya. Kalau gak percaya silahkan dikajilah. Jangan menilai berdasarkan pada selera atu opini yang mungkin parsial. Kami ini sama,” katanya dalam acara Kajian Ramadan 1445 H.
Kegiatan yang mengusung tema “Menunaikan Amanat Kepemimpinan” itu diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (16/03).
Haedar menyatakan, pihaknya telah menjalankan peran dan fungsi dakwah politik yang dulu dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah dan sistem yang berlaku di Muhammadiyah. “Bahwa di sana-sini kita ada perbedaan, itu hanya soal konteks dan situasi yang berbeda saja,” ungkapnya.
Guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mengatakan, pihaknya telah menjalankan fungsi dan peran kebangsaan yang bersifat nilai, moral dan yang paling nyata kita terus membangun bangsa lewat pendidikan, kesehatan, sosial, ekononi dan . “Itu adalah bagian dari usaha Muhammadiyah untuk memajukan dan mencerdasan kehidupan bangsa,”terangnya.
Kendati telah banyak berbuat untuk bangsa Indonesia, nyatanya Muhammadiyah tetap mendapat kritik. Haedar pun mengungkapkan, pihaknya tetap berjiwa besar ketika ada seseorang yang mengkritik Muhammadiyah habis-habisan.
“Saya pesan saja kepada warga Muhammadiyah jangan terlalu reaktif juga terhadap kritik itu. Juga tidak boleh mengabaikannya. Tapi kita juga jangan ikut-ikutan karena bersetuju dengan isinya., atau setuju karena partisan politik. Kita harus tetap ada rasa memiliki Muhammadiyah,” imbaunya.
Lebih lanjut Haedar mengungkapkan keyakinannya bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang paling sering melakukan peran-peran kritis adalah Muhammadiyah. Namun, dalam konteks sengketa pemilihan umum (Pemilu) misalnya, pihaknya lebih cenderung menyuarakan pendekatan moral dan konstitusional.
“Penyelesaian sengketa Pemilu bukanlah tugas Muhammadiyah, melainkan merupakan urusan partai politik. Kita tidak bisa masuk lebih jauh dari itu. Jangan Muhammadiyah mengurusi itu (sengketa Pemilu). Kita akan melewati batas fungsi kita,” tegasnya.
Menurut dia, garis demarkasi peran politik Muhammadiyah jelas. Di mana, peran Muhammadiyah adalah peran moral, peran ormas dan peran keagamaan. “Kami tidak bisa masuk lebih jauh. Dan. itu bukan alasan kita untuk menghindar,” tandasnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
