MAKLUMAT — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara serentak 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Pembukaan tersebut menargetkan 1,4 juta penerima manfaat, yang diharapkan dapat menjadi langkah untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas.
Perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pemenuhan gizi masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi.
Sebanyak 980 dapur SPPG tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.
Sasar Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, menegaskan bahwa langkah perluasan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan gizi dalam agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh pemenuhan kebutuhan gizi yang baik. Anak-anak yang tumbuh sehat dan memperoleh asupan gizi memadai, kata dia, merupakan bagian penting dari investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan mampu berdiri kokoh di tengah persaingan global.
“Pembukaan 980 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi dengan sasaran 1,4 juta penerima manfaat merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Kami ingin memastikan bahwa upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujarnya, dikutip Kamis (15/10/2026).
Mariman mengungkapkan, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi perhatian dalam perluasan layanan SPPG. Sebab, tantangan geografis dan distribusi pangan di sejumlah wilayah membutuhkan pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Dampak terhadap Perekonomian Daerah
Keberadaan dapur SPPG juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta pemasok pangan lokal.
Pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Tekankan Koordinasi dan Pengawasan
BGN juga menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan keberlanjutan pelayanan.
“BGN akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pelayanan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program,” tandas Mariman.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi secara berkelanjutan.
Mariman menegaskan bahwa perluasan layanan SPPG sekaligus sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan bangsa.
“Dari dapur-dapur pelayanan gizi, harapan untuk Indonesia yang lebih sehat terus dibangun. Sebab, mewujudkan generasi unggul bukan sekadar cita-cita, melainkan investasi bersama untuk masa depan bangsa dan Indonesia yang semakin kuat,” pungkas Mariman.***
