MAKLUMAT — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai krisis minyak akibat konflik di Timur Tengah seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur ekonomi nasional.
Melalui akun Instagram pribadinya @bhimayudhistira pada Jumat (27/3/2026), ia melihat arah kebijakan Indonesia justru cenderung menguatkan sektor ekstraktif seperti sawit dan batu bara, alih-alih mendorong solusi yang lebih berkelanjutan.
“Krisis minyak karena konflik Timur Tengah harusnya jadi momen evaluasi struktur ekonomi. Ini bukannya malah dibajak sama kepentingan sawit dan batu bara. Contohnya buat kurangi konsumsi BBM malah ekspansi sawit jadi biodiesel,” katanya.
Bhima menilai kebijakan energi saat ini belum menyentuh akar persoalan konsumsi BBM. Ia menyoroti impor BBM yang terus meningkat seiring dominasi kendaraan berbahan bakar fosil.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan minimnya terobosan kebijakan yang mampu mengubah perilaku masyarakat. “Impor BBM konsekuensinya terus naik. Kendaraan BBM tetap jadi favorit, harusnya kan ada solusi yang kreatif,” ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan langkah yang diambil Spanyol pada 2022 saat menghadapi krisis minyak akibat perang Perang Rusia-Ukraina. Pemerintah setempat memberikan insentif berupa transportasi publik gratis bagi pelanggan tetap untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Saat krisis minyak karena adanya perang di Ukraina-Rusia, yang dilakukan pemerintahnya menggratiskan transportasi publik, terutama untuk pelanggan tetap. Tujuannya biar pengguna kendaraan pribadinya geser, naik transportasi umum,” jelasnya.
Bhima menilai Indonesia masih kekurangan kebijakan progresif karena kuatnya pengaruh kepentingan sektor ekstraktif. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ‘disaster kapitalisme’ yang justru memperparah dampak krisis energi.
Bhima juga menyoroti potensi peningkatan beban subsidi energi serta risiko pembiayaan ekspansi sawit di wilayah seperti Papua dan Kalimantan. Selain itu, dorongan untuk meningkatkan produksi batu bara demi memanfaatkan kenaikan harga komoditas dinilai sebagai langkah jangka pendek yang berisiko bagi ketahanan ekonomi.
“Krisis energi, solusinya sawit? Disaster-nya ganda. Subsidi energinya makin besar, hutan di Papua sama di Kalimantan buat ekspansi sawit mau berapa banyak lagi yang hilang? Ada lagi nih, yang mau naikkan produksi batu bara, biar dapat windfall, mumpung harga minyak lagi naik, batu bara lagi naik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sejarah menunjukkan ketergantungan pada sektor ekstraktif tidak mampu membuat ekonomi tahan terhadap guncangan. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak kembali pada pola kebijakan lama yang dinilainya tidak relevan.
“Sejarah itu mencatat, kalau basis ekstraktif nggak buat ekonomi tahan guncangan. Udah deh saran-saran boomer, yang masih pake cara pikir kolonial, ini harusnya nggak perlu didengerin, nggak akan kemana-mana ekonomi kita,” katanya.
Bhima juga mengkritik pandangan yang menurutnya masih berakar pada pola pikir kolonial dalam pengelolaan ekonomi. Ia menilai pendekatan tersebut berisiko membawa Indonesia kembali pada ketergantungan terhadap sektor ekstraktif seperti pada masa lalu.
“Saran boomers yang mental kolonial kalau didengerin serasa balik zaman VOC. Balik lagi ke jebakan ekstraktif. Krisis minyak harusnya jadi momentum ambil kebijakan yang progresif bukan mundur ke zaman Daendels,” tandasnya.
