MAKLUMAT – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas meminta pemerintah bersikap realistis dan proporsional menyikapi rencana iuran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Ia menegaskan solidaritas kemanusiaan untuk Palestina harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan nasional.
“Kalau Indonesia punya uang atau dolar yang melimpah, tentu tidak masalah membantu. Kita tidak boleh pelit. Tapi kalau kondisi keuangan terbatas, sumbangan harus disesuaikan dengan kemampuan,” kata Buya Anwar, Kamis (29/1/2026).
Ia mengingatkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sendiri tetap menjadi prioritas. Solidaritas internasional tidak boleh mengorbankan kepentingan dalam negeri. Membantu rakyat Palestina adalah sikap mulia, namun tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan kemampuan negara.
“Kalau duit kita cekak lalu tetap menyumbang, maka besarannya harus disesuaikan dengan kadar kecekakan kantong kita,” ujarnya.
Lebih jauh, Buya Anwar menyampaikan kritik mendasar terkait sumber pendanaan rekonstruksi Gaza. Israel dan Amerika Serikat seharusnya memikul tanggung jawab utama membangun kembali wilayah tersebut.
“Dana untuk membangun kembali Gaza semestinya disediakan sepenuhnya oleh Israel dan Amerika Serikat, karena mereka yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” tegasnya.
Buya Anwar mempertanyakan logika keadilan global jika negara-negara lain diminta membayar iuran besar, sementara pihak yang menyebabkan kehancuran tidak diminta bertanggung jawab secara langsung.
Menurut dia, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tidak boleh berubah menjadi mekanisme pengalihan beban moral dan finansial dari pelaku konflik kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia.
