Busyro Muqoddas Minta Masyarakat Sipil Bergerak, Desak Revisi UU Pemilu dan Partai Politik

Busyro Muqoddas

YOGYAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendorong masyarakat sipil mengambil langkah lebih aktif dalam mengawal reformasi politik di Indonesia. Ia meminta organisasi masyarakat sipil membangun mobilisasi untuk mendesak revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik.

Menurut Busyro, penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui kritik dan diskusi. Gagasan yang berkembang di ruang publik perlu diterjemahkan menjadi agenda perubahan konkret, terutama untuk memperbaiki sistem politik dan memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan.

“Perlunya mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Selain itu, gagasan yang disampaikan dalam forum perlu diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang nyata,” kata Busyro dikutip dari laman UMY.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Amfiteater Pascasarjana Lantai 4, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).

Dalam pemaparan bertajuk “Menakar Kualitas Produk Demokrasi (Evaluasi terhadap Partai Politik dan CSO: Tinjauan Fenomenologi)”, Busyro menyoroti hubungan antara kualitas pemilu, integritas kepemimpinan, dan peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organizations (CSO).

Ia menilai masyarakat sipil perlu mempertahankan sikap kritis dan independen sekaligus memperkuat keterlibatan dalam mengawasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga  Alarm Generasi Cemas: Pede di Medsos, Rapuh Saat Ketemu Orang

Bagi Busyro, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh integritas pemimpin yang dihasilkan, proses politik yang berlangsung, serta kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan.

Busyro Muqoddas Soroti Korupsi Politik dan Independensi KPK

Busyro juga menyoroti persoalan korupsi politik yang berkaitan dengan praktik politik uang dan pengaruh pemodal dalam proses pemilu. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kompetisi politik sekaligus integritas kepemimpinan nasional.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, ia menyinggung perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang dinilainya berdampak terhadap independensi dan kapasitas lembaga antirasuah tersebut.

Independensi KPK, menurut Busyro, merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan kekuasaan berjalan secara akuntabel. Karena itu, penguatan lembaga pengawasan dan keterlibatan masyarakat sipil perlu berjalan beriringan.

CSIS Ingatkan Tantangan Demokrasi Menuju Pemilu 2029

Dalam seminar yang sama, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, mengulas dinamika pemilihan presiden sejak 2004 serta tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Arya menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu memiliki faktor penentu yang berbeda, mulai dari pengaruh petahana, keinginan masyarakat terhadap perubahan, hingga dukungan politik terhadap kandidat.

Baca Juga  Struktur Kepengurusan Lengkap Dewan Pers Periode 2025-2028, Komaruddin Hidayat Jadi Ketua

Namun, pemilu yang berlangsung secara rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai.

Sejumlah tantangan yang disorotinya meliputi menguatnya dinasti politik, tingginya biaya politik, serta belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif.

“Pemilu yang rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai. Tantangan lainnya adalah dinasti politik, tingginya biaya politik, dan belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif,” jelas Arya.

Menurutnya, pembenahan sistem politik diperlukan agar kesempatan berpartisipasi dan berkompetisi dalam pemilu semakin terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat.

Arya juga mengingatkan tantangan baru berupa pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam aktivitas politik menjelang Pemilu 2029.

Teknologi seperti deepfake, voice cloning, dan konten generatif berpotensi disalahgunakan untuk memproduksi serta menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memengaruhi persepsi pemilih.

Karena itu, ia mendorong penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam proses politik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemungutan dan penghitungan suara, pembukaan kesempatan pencalonan yang lebih luas, serta peningkatan keterwakilan politisi muda.

Seminar CSIS Roadshow Campus di UMY tersebut menghadirkan ruang diskusi bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil untuk membahas pembenahan sistem politik, kualitas kepemimpinan nasional, serta tantangan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.***

Baca Juga  Mahasiswa Baru Wajib Tahu, Ini Cara Mengatasi Tekanan Psikologis Saat Awal Kuliah