Megawati Sentil Dugaan Penyadapan Ilegal oleh Perwira Polri: Apa Tidak Malu?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025). (Foto:Ubay)

MAKLUMAT – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyentil dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Ia mengaku heran dengan tindakan aparat kepolisian yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Megawati mengingatkan bahwa dirinya turut memperjuangkan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai bagian dari agenda reformasi.

Namun, ia justru mempertanyakan dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik penyadapan ilegal.

“Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan endak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, loh kok beraninya coba menyadap?” kata Megawati dalam Sidang Terbuka Senat STIPAN, dikutip dari Kompas TV.

Pernyataan Megawati tersebut disambut tepuk tangan peserta sidang. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengkritik pejabat yang dinilainya lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada pengabdian kepada negara.

“Ini kah baktimu kepada negaramu? Hanya untuk mencari kekuasaan,” ujar Megawati.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan

Kasus penyadapan ilegal yang disoroti Megawati berkaitan dengan penyidikan Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga  Istana Sebut Penyadapan Presiden Mengarah pada Makar

Dalam perkara tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Perkara ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan tersebut melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Penyidik masih mendalami rangkaian perbuatan dan keterlibatan masing-masing tersangka.

Bareskrim Dalami Dugaan Makar terhadap Presiden

Selain perkara penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga menangani penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan pemufakatan jahat.

Untuk mendalami perkara tersebut, Bareskrim menggelar ekspose internal pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara tersebut bertujuan membahas fakta dan bukti baru yang diperoleh selama proses penyidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” kata Susatyo.

Baca Juga  Rukun, Para Capres Hadiri Jamuan Makan Siang Presiden Jokowi

Setelah gelar perkara internal, penyidik dijadwalkan melanjutkan ekspose kasus di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).

Sebelumnya, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh EHS, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo.

Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan yang telah dilakukan penyidik.

Bareskrim diketahui telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Adapun penyidikan perkara penyadapan ilegal masih berlangsung dengan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Sementara itu, penyidik terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut.***