Cahyo Harjo DPRD Jatim Soroti Akurasi Data Bansos dan Dorong Penambahan Kuota KIP Jawara di Surabaya

MAKLUMAT – Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti pentingnya akurasi pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Dia juga mendorong penambahan kuota program pendidikan KIP Jawara untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat Surabaya.

Dua persoalan tersebut menjadi aspirasi warga yang diterima Cahyo saat melaksanakan kegiatan reses di Kota Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Cahyo mengapresiasi keterlibatan pengurus RT dan RW bersama tokoh masyarakat dalam mengawal pendataan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peran aktif masyarakat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“RW dan RT-nya sangat guyub, sangat solid, dan proaktif dalam melakukan pembenahan dan evaluasi program-program perlindungan sosial,” ujarnya.

Dia mencontohkan, pengurus lingkungan bersama tokoh masyarakat turut mengawal proses pendataan desil agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan penerima bantuan.

Cahyo berharap data yang belum sesuai segera diperbaiki sehingga program perlindungan sosial yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal.

“Hal-hal yang belum sesuai bisa segera diperbaiki agar apa yang diniatkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Dorong Penambahan Kuota KIP Jawara

Selain persoalan bansos, Cahyo menerima aspirasi terkait tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program KIP Jawara. Program tersebut mendapat respons positif, tetapi kuota yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh warga yang membutuhkan.

Baca Juga  Suli Da'im DPRD Jatim Serahkan Uang Kehormatan bagi 25 Imam Masjid di Ponorogo

“Ini ternyata program yang sangat diminati oleh masyarakat di Surabaya. Padahal kami sudah berjalan, ternyata masih banyak yang membutuhkan,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Cahyo berjanji meneruskan aspirasi itu kepada dinas terkait. Dia berharap kuota KIP Jawara dapat ditingkatkan pada 2027 dan 2028, sekaligus disertai penyederhanaan persyaratan administrasi.

Menurutnya, prosedur birokrasi tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam mengakses bantuan. Kebijakan harus mampu menjawab kompleksitas kebutuhan warga di lapangan.

“Permasalahan di lapangan sangat kompleks dan kebutuhan masyarakat itu tidak bisa terhalang oleh administrasi birokrasi. Harus betul-betul kita memberikan ruang yang luas bagi kepentingan masyarakat di Kota Surabaya,” katanya.

Salurkan Bantuan Rp3 Juta kepada 450 Perempuan

Dalam kesempatan tersebut, Cahyo juga memaparkan realisasi program bantuan bagi perempuan. Selama dua tahun terakhir, dia mengaku telah menyalurkan bantuan senilai Rp3 juta kepada lebih dari 450 perempuan.

“Alhamdulillah saya sudah menyalurkan dalam dua tahun ini, 450 lebih perempuan tangguh yang sudah saya salurkan, Rp3 juta ini,” jelasnya.

Melihat manfaat program tersebut, Cahyo berkomitmen meningkatkan jumlah penerima bantuan pada periode berikutnya. Meski belum menyebutkan angka pasti, dia memastikan kuota bantuan akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga  Politisi Gerindra Ini Interupsi Sentil Ketidakhadiran Khofifah di Rapat Parpurna Bahas APBD Jatim 2026

Dia menyebut program tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Kepala dinas terkait dan Gubernur Jawa Timur juga menyambut baik realisasi bantuan yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Karena sekali lagi ini ternyata sangat bermanfaat. Alhamdulillah Bu Kadis dan Bu Gubernur ketika mendengar kami sudah merealisasikan ini, beliau sangat senang karena ternyata program ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat dan perempuan-perempuan tangguh yang ada di Kota Surabaya,” pungkasnya.