DIREKTUR Democracy for Eletoral and Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati berharap agar Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) mampu mengkonsolidasikan dan solidkan gerakan politik dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan oleh Neni di sela-sela kegiatan Diskusi Politik dan Pelatihan Entri Data Terintegrasi Menuju Big Data Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar LHKP PWM Jatim, Sabtu (19/8/2023) lalu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Perempuan yang juga merupakan Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah itu mengapresiasi gerakan LHKP PWM Jatim yang dipandangnya sangat solid dan masif, ditandai dengan banyaknya kegiatan dan aktivitas LHKP di daerah-daerah. “(Kegiatan) ini adalah bentuk ikhtiar yang sangat serius dikawal oleh LHKP PWM Jatim, tentu untuk melahirkan politisi-politisi yang berkarakter dan berintegritas,” ujarnya.
Dia berharap melalui konsolidasi aktif LHKP se-Jawa Timur itu, mampu untuk mendorong Pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. “Bukan hanya proses penyelenggaraannya yang berkualitas dan berintegritas, melainkan juga berharap bisa mewujudkan negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” ungkapnya.
Neni juga ingin mendorong kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam dunia politik, khususnya warga Muhammadiyah yang berada di luar penyelenggara maupun peserta Pemilu 2024. Dia meminta para kader untuk lebih aktif dan berdiaspora di berbagai lini, termasuk di luar Muhammadiyah.
“Ini penting, untuk kader-kader Muhammadiyah mengorbit di manapun, di luar Muhammadiyah, dengan membawa misi dakwah Muhammadiyah di ruang publik,” pesannya.
Lebih lanjut, perempuan asal Bandung itu menyebut, LHKP PWM Jatim sebagai salah satu contoh LHKP yang betul-betul serius mengawal gerakan politik dan sudah beranjak dari wacana atau narasi, tetapi sudah bersifat implementatif dan strategis.
“Mengutip perkataan Pak Busyro Muqoddas —Ketua PP Muhammadiyah—, narasi dan diksi tanpa aksi dan implementasi hanya halusinasi dan basa-basi. Karena itu kita menuntut gerakan-gerakan yang konkret. Kita tidak lagi bicara wacana, karena jelang Pemilu 2024 akan sangat sempit, saat ini sudah ditetapkan DCS (Daftar Calon Sementara) di semua tingkatan. Kemudian nanti akan ditetapkan DCT (Daftar Calon Tetap), juga akan disusul dengan tahapan kampanye, yang masanya sangat sempit, hanya 75 hari. Dan itu tantangan untuk kita semua, yakni bagaimana menyolidkan dan mengkonsolidasikan gerakan ini melalui LHKP Jawa Timur,” terang Neni. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
