SEGALA niat kebaikan harus diperjuangkan dengan aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang nyata untuk memperoleh kebaikan tersebut. Termasuk dalam konteks politik, sebuah niat dan visi yang baik dalam rangka membangun negeri harus diupayakan dengan sungguh.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota DPRD Jatim Aufa Zhafiri saat menghadiri Regional Meeting V Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Rayz UMM Hotel, Malang, Sabtu (9/9/2023) yang diikuti oleh sekitar 100 peserta se-Malang Raya.
Menurut Aufa, Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan besar dan terkaya di Indonesia. Memiliki beragam aset yang berwujud (tangible asset) maupun aset tak berwujud (intangible asset) hampir di seluruh penjuru negeri ini. Segala macam aset tersebut bisa bertahan dan mampu berkembang hanya jika bisa mengikuti perkembangan zamannya, yang itu dipengaruhi oleh aspek politik.
“Aset-aset yang dimiliki Muhammadiyah itu tidak akan bertahan dan berkembang kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan, asetnya di zaman ini berubah, berkembang, itu dipengaruhi oleh aspek politik. Jadi setiap peristiwa, setiap hajat hidup orang banyak itu pasti melalui dan dipengaruhi oleh proses politik,” ujar dia.
Aufa berharap, agar kader-kader persyarikatan tidak sampai awam bahkan apatis terhadap politik. Menurut dia, hal itu justru mencederai cita-cita dari pendiri maupun tokoh-tokoh Muhammadiyah terdahulu yang dengan gigih berjuang di segala lini, termasuk politik.
“Jadi kita kader Muhammadiyah kalau sampai apatis terhadap politik, itu saya rasa mencederai cita-cita pendiri organisasi ini. Kita kader-kader Muhammadiyah harus melek politik, sebab sekali lagi niat baik itu harus diperjuangkan,” tandas Anggota Dewan Fraksi Parta Gerindra tersebut.
Dia menjelaskan, yang dimaksudkan dengan melek politik adalah bukan berarti kemudian Muhammadiyah secara kelembagaan harus terafiliasi dengan partai politik tertentu. Tapi adalah kesadaran bahwa bidang politik juga harus mejadi fokus atau prioritas yang diperhatikan, sebab berkaitan erat dengan pembentukan kebijakan publik dan kemaslahatan atau hajat hidup orang banyak. Artinya menurut Aufa, Muhammadiyah harus mendorong dan memiliki kader-kader sebagai perwakilan persyarikatan untuk bisa membawa visi dan nilai-nilai Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara yang berkemajuan.
Bagi Aufa, tidak menjadi masalah berasal dari partai mana pun kader Muhammadiyah itu berjuang di jalur politik, sebagaimana dirinya yang berjuang melalui Partai Gerindra. Namun, dia berpesan agar warga Muhammadiyah jangan sampai terpolarisasi dalam menyikapi politik.
“Kita ini jangan mengkotak-kotakkan sesuatu, misalnya seperti politik identitas. Kita jangan sampai terjebak di situ,” pesan Aufa, yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim itu.
Lebih lanjut, Aufa menegaskan sekali lagi, agar warga, kader dan pimpinan persyarikatan saling menguatkan, serta tak lelah untuk mendorong kader-kadernya dalam mengambil peran-peran politik dan kebangsaan.
“Sekali lagi, yang perlu didorong adalah setiap kader-kader yang memiliki nilai-nilai kebangsaan tinggi, memiliki kapasitas, potensi dan komitmen yang tinggi, dan yang istilahnya berselancar di dunia politik itu harus senantiasa disupport, untuk membawa misi dakwah Muhammadiyah dalam politik,” tandasnya.
Siapa pun, lanjut Aufa, yang nantinya akan terpilih di tahun politik ini, terlebih kader-kader politik Muhammadiyah, harus tetap menjaga nilai-nilai akhlak. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
