27.1 C
Malang
Rabu, April 17, 2024
KilasDPR Sahkan Revisi UU Desa, Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun

DPR Sahkan Revisi UU Desa, Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun

Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani

DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang desa menjadi Undang-Undang (UU) Desa. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat pripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Agenda rapat diawali dengan pemaparan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, yang menyampaikan laporan pembahasan tentang RUU Desa bersama dengan pemerintah.

Ia mengatakan, salah satu poin krusial dalam perubahan RUU Desa adalah terkait masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

“Sembilan fraksi telah menyetujui secara bulat agar revisi UU Desa bisa dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” kata Supratman.

Setelah paparan itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Revisi UU Desa sebelumnya telah disetujui tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari 2024 lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode.

Sumber: YouTube DPR RI

Editor: Aan Hariyanto

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer