MAKLUMAT — Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev) bagi MPKS Pimpinan Daerah Wilayah IV dan VI di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), pada Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan MPKS dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Bimtek tersebut bertujuan memperkuat tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah agar semakin profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M Himawan Sutanto MSi, mengatakan pembinaan terhadap LKS tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administrasi maupun regulasi, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
“Kami ingin LKS Muhammadiyah terus bertumbuh menjadi lembaga yang profesional dalam tata kelola, unggul dalam pelayanan, serta dipercaya masyarakat,” ungkap Himawan.
“Profesionalisme bukan sekadar target organisasi, melainkan bentuk amanah agar setiap layanan benar-benar menghadirkan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ketika pelayanan dilakukan dengan standar yang baik, maka yang kita bangun bukan hanya lembaga yang kuat, tetapi juga harapan bagi banyak kehidupan,” sambungnya.
Menurut Himawan, penguatan tata kelola LKS merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah menghadirkan pelayanan sosial yang berkualitas bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, maupun kelompok masyarakat rentan lainnya.
Selain memperkuat kapasitas lembaga, kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan visi, standar pelayanan, mekanisme pembinaan, dan sistem evaluasi antara MPKS tingkat daerah dengan seluruh LKS di bawah pembinaannya.
Dalam sesi materi, Fadli Yulianto mengajak peserta menjadikan evaluasi diri sebagai bagian dari budaya organisasi. Menurutnya, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi sarana belajar dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Lembaga yang besar bukanlah lembaga yang merasa sempurna, tetapi lembaga yang tidak pernah berhenti mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan terus bertumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, Luluk Dwi Kumalasari memaparkan model pembinaan yang dikembangkan MPKS PWM Jawa Timur melalui pendekatan yang sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
Program pembinaan tersebut mencakup penyusunan standar tata kelola sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah dan regulasi pemerintah, bimbingan teknis mengenai manajemen kelembagaan, pelayanan sosial, pengasuhan, pengelolaan keuangan, hingga administrasi. Seluruh proses diperkuat dengan monitoring dan evaluasi berkala menggunakan instrumen yang terukur.
Selain pembinaan internal, MPKS PWM Jawa Timur juga memberikan pendampingan bagi LKS yang menghadapi persoalan tata kelola maupun legalitas, sekaligus membangun jejaring kolaborasi antarlembaga agar praktik-praktik baik dapat saling dibagikan.
Ukuran keberhasilan sebuah LKS, kata dia, bukanlah seberapa megah gedung yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa profesionalisme bukan untuk memperoleh pengakuan, melainkan agar setiap amanah dikelola dengan penuh tanggung jawab, setiap bantuan tepat sasaran, dan setiap penerima manfaat memperoleh pelayanan yang bermartabat.
MPKS PWM Jawa Timur berharap pascapelaksanaan Bimtek Monitoring dan Evaluasi tersebut, seluruh LKS Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki standar pelayanan yang semakin baik, dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan bangsa.
“Sebab pada akhirnya, pelayanan sosial terbaik selalu lahir dari hati yang ikhlas, ilmu yang terus diperbarui, serta lembaga yang tidak pernah berhenti belajar dan berbenah. Profesional dalam melayani, ikhlas dalam mengabdi—karena setiap kehidupan yang tersenyum adalah bukti nyata hadirnya dakwah kemanusiaan Muhammadiyah,” tandasnya.
